Odong-Odong Bisa Beroperasi Tapi Harus Lalui Proses Panjang

DIAMANKAN: Kendaraan odong-odong atau wara wiri dilarang beroperasi di jalan protokol. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Keberadaan kendaraan odong-odong atau lebih dikenal wara wiri di Kabupaten Cianjur banyak diminati masyarakat. Namun, dibalik kehadirannya, terselip ancaman bahaya seperti kecelakaan lalulintas. Pasalnya, kondisi kendaraan yang sudah dimodifikasi dan jumlah penumpang yang penuh, berpotensi terjadinya kecelakaan lalulintas.

Dari pertengahan Januari-Februari 2021, sudah delapan kendaraan odong-odong dirazia Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur. Bahkan pihak Dishub Kabupaten Cianjur sudah memanggil pengusaha serta supir untuk dilakukan mediasi.

“Sejak pertengahan bulan Januari sekitar empat yang terjaring, Februari empat juga. Jadi total delapan yang sudah terjaring,” ujarnya.

Lanjutnya, razia kendaraan odong-odong tersebut perintah langsung dari Forkopimda Cianjur pada saat rapat Forkopimda di Pemda Cianjur.

“Ini perintah dari pak Kadis, mungkin langsung dari Forkopimda. Sebenarnya kami mengharapkan mobil odong odong ini mencari perusahaan lain, karena tidak diperbolehkan sama sekali,” tuturnya.

Mengenai izinnya, pihak pengusaha kendaraan tersebut bisa diproses. Akan tetapi, perlu proses panjang.

“Pertama kali misalnya mobil baru di ubah dulu, tapi harus di uji terlebih dahulu dan prosesnya pun panjang. Seperti contoh kendaraan yang sudah dirubah itu mobil Banros di Bandung,” jelasnya.

“Bawaannya pengen penuh terus tapi itu yang bahayanya di sana. Makannya Dishub itu lebih mementingkan keselamatan,” sambungnya.

Terkait dengan pengamanan, ia menjelaskan bahwa setiap kendaraan memiliki standar. Seperti angkot yang memiliki standar jumlah berat bruto (JBB).

“Jadi berapa berat yang diperbolehkan oleh kendaraan tersebut, misal angkot hanya tujuh penumpang. Tapi, kalau di bikin odong-odong penumpangnya banyakan, jadi over kapasitas. Kelengkapan surat suratnya sudah tidak benar, tidak sehat,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan, dari hasil kesepakatan dengan perusahaan odong-odong, jika kendaraannya masih sehat itu bisa coba kordinasi dengan Dinas Pariwisata.

“Jadi hanya bisa beroperasi di tempat wisata saja, tidak ke luar. ke jalan raya boleh, tapi pas isi bensin saja, dan tidak membawa penumpang,” terangnya.

Ia juga mengimbau, untuk yang tidak lengkap dokumen kendaraanya dan tidak layak jalan, sebaiknya mencari usaha lain.

“Apabila jika terjadi kecelakaan bisa pidana, karena kendaraannya tidak memenuhi standar dan tidak ada izin,” tutupnya. (kim)