Aturan Baru Asimilasi, Tidak Semua WBP Bisa Terima

Lapas Klas 2B Cianjur

RADARCIANJUR.com – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan aturan mengenai asimilasi. Akan tetapi, tidak semua warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat menerima asimilasi. Melalui Peraturan Kemenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, beberapa kasus tidak bisa mendapatkan asimilasi.

Beberapa kasus tersebut yakni seperti terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, kasus narkoba di atas lima tahun dan kejahatan kemanusiaan berat.

Kasi Binadik Lapas Klas II B Cianjur, Yulius Jum Hertantono menjelaskan, peraturan tersebut sudah diberlakukan di seluruh Indonesia.

“Sudah berlaku, memang saat ini ada yang tidak mendapatkan atau diperkenankan asimilasi seperti yang tertera dalam Peraturan Kemenkumham,” ujarnya.

Namun, untuk kasus lainnya masih mendapatkan asimilasi. Kasus tersebut diantaranya narkoba di bawah lima tahun, pencurian, penganiayaan, KDRT dan penadah.

“Itu hanya contoh sebagian yang mendapatkan dan yang tidak, masih banyak lagi dalam aturan tersebut,” terangnya.

Akan tetapi, meskipun WBP mendapatkan asimilasi, jika melanggar beberapa aturan. Maka asimilasi bisa dicabut. Pelanggaran tersebut meliputi melanggar protokol kesehatan (prokes), tidak melaksanakan wajib lapor kepada pembimbing dan membuat keresahan di tengah masyarakat.

“Bisa (dicabut, red) jika melanggar peraturan di pasal 12. Maka akan dilakukan pemeriksaan tiga hari sejak surat pemeriksaan diterbitkan,” paparnya. (kim)