Pengamat Ekonomi Soroti Insentif Fiskal, Relaksasi PPnBM

Pengamat Ekonomi Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Herlan Firmansyah

RADARCIANJUR.com- Awal bulan Maret 2021, Pemerintah Pusat akan memberlakukan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut berlaku bagi kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc seperti contoh kendaraan Multi Purpose Vehicle (MVP).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Herlan Firmansyah mengatakan, persyaratan bahwa komponan lokal minimal 70 persen juga ditegaskan agar kebijakan berimplikasi terhadap pelaku industri pendukung otomotif dalam negeri.

“Pemerintah memiliki ekspektasi bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap pemulihan sektor otomotif dengan segala industri pendukungnya. Industri otomotif selama ini sudah menyerap 70.000 angkatan kerja dengan nilai investasi menembus 100 Triliun. Kebijakan tersebut tentu tidak dibuat serta merta, melainkan dengan perhitungan dan sejumlah ekspektasi,” ujarnya.

Namun demikian, apakah kebijakan tersebut tepat? Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ini menilai, setidaknya ada dua sisi yang mungkin akan terjadi. Pertama, dari sisi pemerintah, kemungkinan yang terjadi adalah penerimaan pemerintah akan turun sehingga realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 yang di targetkan sebesar Rp1.444,5 Triliun atau 82,9 persen dari total penerimaan dalam APBN 2021 tidak akan tercapai.

Hal tersebut setidaknya disebabkan oleh potensi penurunan penerimaan PPnBM yang berada pada kisaran 2,3 Triliun. Namun, kemungkinan lain bisa terjadi juga bahwa penurunan penerimaan dari PPnBM dalam jangka panjang bisa diimbangi dengan perbaikan daya beli masyarakat yang terlibat langsung dengan aktivitas sektor otomotif.

“Tentu perbaikan daya beli tersebut akan menggenjot konsumsi nasional dan berimplikasi terhadap penerimaan pemerintah dari PPh dan PPN. Kedua, dari sisi masyarakat, kebijakan tersebut tentu hanya akan menyasar masyarakat yang daya belinya tidak terdampak pelembahan ekonomi. Jumlah masyarakat yang daya belinya masih baik tentu tidak banyak, mengingat pandemi Covid-19 ini sudah meruntuhkan banyak sektor, melenyapkan pekerjaan dan usaha banyak komponen masyarakat,” tambahnya.

Ia mebambahkan, pemerintah juga mesti ingat betul bahwa kendaraan bukan kebutuhan primer bagi kebanyakan orang di Indonesia, artinya kebijakan relaksasi PPnBM tidak akan serta merta mengakselerasi volume penjualan kendaraan dan memulihkan sektor otomotif, terlebih kondisi ekonomi yang masih penuh misteri, masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dengan motif berjaga jaga dan motif transaksi di masa depan dibanding membelikan uangnya untuk membeli kendaraan baru.

“Jika ingin menyasar masyarakat lapisan bawah yang jumlahnya lebih banyak dan relaksasi perpajakan bisa menjadi instrument perlindungan sosial sekaligus pemantik pemulihan ekonomi, maka relaksasi perpajakan sebaiknya dilakukan untuk jenis pajak yang objek pajaknya menyasar kelompok masyarakat tersebut seperti PPN barang-barang tertentu, PPh Pasal 21 yang menyasar penghasilan yang diterima karyawan dari pekerjaan/jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri serta pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu seperti PPh Final bagi UMKM,” jelasnya.

Dengan demikian, relaksasi perpajakan berdampak secara langsung terhadap daya beli masyarakat dan pemulihan sektor ekonomi yang memproduksi kebutuhan primer masyarakat. (kim)