Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras

Presiden Jokowi resmi umumkan pencabutan Perpres terkait investasi miras

RADARCIANJUR.com – Setelah ramai penolakan dari berbagai kalangan, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Perpres yang mengatur tentang izin investasi minuman keras.

Keputusan itu disampaikan Jokowi melalui siaran pers secara virtual di akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” tegasnya.

Jokowi menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Mulai dari ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya, serta agama yang lain

“Juga masukan-masuk dari provinsi dan daerah,” ungkapnya.

Di Kabupaten Cianjur, Ketua Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Cianjur, Fadlun mengaku pihaknya telah mendapatkan imbauan untuk menolak legilisasi minuman keras dari Ketua PUI pusat.

“Sikap kami sebagai pengurus dan anggota PUI Kabupaten Cianjur menolak setiap kebijakan dari pemerintah tentang legalisasi minuman keras,” kata Fadlun kepada Radar Cianjur, kemarin (1/3).

Menurut Fadlun, dengan disahkannya Undang-undang tentang legalitas minuman keras dinilainya dapat merusak akidah pemuda. “Kalau sampai disahkan Undang-undang tersebut, maka akan berpengaruh terhadap sikap pemuda yang akan mencontoh faham-faham liberalisme, jahiliah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Lanjutnya, pelarangan tentang minum keras secara tegas sudah diatur dalam kitab suci Alquran sejak jaman dulu. “Kan di Alquran saja sudah jelas bahwa minuman minuman keras itu haram, banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani aturan beleid Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dalam lampiran III Perpres tersebut mengatur soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Salah satunya mengatur soal bidang usaha miras.

Dalam Perpres ini diatur soal minuman keras yang masuk dalam lampiran III terkait soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Dalam aturan itu ditetapkan, bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru.

Namun, aturan itu hanya berlaku untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

(ruh/dep/ps)