PUI Cianjur Tolak Perpres Legalisasi Miras

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com –Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 Tahun 2021, maka industri minuman keras di Indonesia bakal lebih terbuka dan berkembang. Hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Kabupaten Cianjur angkat bicara.

Ketua Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Cianjur, Fadlun mengaku pihaknya telah mendapatkan imbauan untuk menolak legilisasi minuman keras dari Ketua PUI pusat.

“Sikap kami sebagai pengurus dan anggota PUI Kabupaten Cianjur menolak setiap kebijakan dari pemerintah tentang legalisasi minuman keras,” kata Fadlun kepada Radar Cianjur, kemarin (1/3).

Menurut Fadlun, dengan disahkannya Undang-undang tentang legalitas minuman keras dinilainya dapat merusak akidah pemuda. “Kalau sampai disahkan Undang-undang tersebut, maka akan berpengaruh terhadap sikap pemuda yang akan mencontoh faham-faham liberalisme, jahiliah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Lanjutnya, pelarangan tentang minum keras secara tegas sudah diatur dalam kitab suci Alquran sejak jaman dulu. “Kan di Alquran saja sudah jelas bahwa minuman minuman keras itu haram, banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Perpres nomor 10 Tahun 2021 yang telah diteken langsung oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu, membuat pemerintah dapat memberikan izin kepada investor atau perusahaan untuk memproduksi serta memperjualbelikan minuman beralkohol secara terbuka dengan syarat tertentu.

Meski Perpres ini tak berlaku di semua daerah, hanya diberlakukan didaerah tertentu, tetap saja banyak masyarakat Indonesia yang menolak atas legalisasi minuman keras.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Hukum Gde Siriana Yusuf mempertanyakan bagaimana bisa Perpres nomor 10 tahun 2021 pada lampiran III memasukkan usaha miras sebagai bidang usaha yang dilegalkan.

Gde Siriana mengungkapkan Perpres tersebut turunan dari UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 12 UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Yang Melarang Bidang Usaha Miras.

Gde Siriana pun meragukan DPR telah berjuang mewakili kepentingan masyarakat seiring terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021 yang diteken Presiden ini. Lanjut Gede, Jokowi tampaknya dapat berlindung di balik UU Cipta Kerja. Sementara DPR sudah tersandera dalam kehendak eksekutif.

“Jika DPR memang setuju, ya legalkan saja, sekalian perjudian dan prostitusi, jangan nanggung-nanggung. Biar bangsa ini dihancurkan sekalian sama pemimpinnya,” tuturnya.(net/cr1)