MUI Cianjur Respon Positif Jokowi Cabut Perpres Miras

Presiden Jokowi resmi umumkan pencabutan Perpres terkait investasi miras

RADARCIANJUR.com – Dicabutnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Legalisasi Miras direspon positif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur dan sejumlah ormas Islam di Kabupaten Cianjur.

“Senang sekali tentunya dengan dicabutnya Perpres tersebut, karena memang Undang-Undang tersebut sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam,” kata Ketua MUI Kabupaten Cianjur KH Abdul Rauf kepada Radar Cianjur melalui sambungan telepon, Selasa (2/3) sore.

Pihaknya menilai, hal tersebut sebagai hasil dari perjuangan umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Menurutnya pemerintah sangat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, sehingga hasil akhir dari keputusannya tentu sangat baik untuk masyarakat.

“Yah, sangat senang sekali pak Presiden mau mendengarkan masukan dari berbagai ormas-ormas Islam, kelompok Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama dan lainnya,” ungkapnya.

BACA JUGA : Presiden Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras

Menurutnya, dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya terdapat pasal yang melegalkan minum keras tentunya menjadikan Indonesia tidak berkiblat kepada negara sekuler.

“Alhamdulillah Perpres tersebut tidak jadi disahkan kemudian dicabut, karena sudah jelas miras itu haram tidak boleh dikonsumsi serta efek yang ditimbulkan membuat bagi peminumnya kehilangan kesadaran dan berpotensi melakukan kejahatan,” ujarnya.

Lanjutnya, MUI Kabupaten Cianjur juga telah melakukan rapat dengan sejumlah pengurusnya untuk membahas dan menyatakan sikap terkait Perpres tersebut.

“Tadi siang (kemarin,red) juga sempat mengadakan rapat bersama 23 anggota dari berbagai komisi yang ada di MUI, salah satunya membahas Perpres Miras. Alhamdulillah sebelum rapat beres pun sudah dengar kabar dari MUI Provinsi tentang dicabutnya Undang-undang tersebut,” terangnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).

Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat masukan dari provinsi dan daerah. Dengan demikian, kepala negara merasa mantap untuk mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru untuk minuman keras.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, ada kebijakan baru yang dilakukan pemerintah lewat Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya, tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka, yakni Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan perpres tersebut, industri minuman keras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber, baik investor asing maupun investor domestik.(net/cr1)