Anak Buah Juliari Masih Ngaku Tak Tahu Soal Duit Panas Bansos

RADARCIANJUR.com-Mantan staf ahli eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Kukuh Ari Wibowo menyampaikan, tidak pernah mendengar soal arahan terkait target fee suap pengadaan bantuan sosial (bansos) hingga mencapai Rp 35 miliar. Kukuh bersaksi untuk dua terdakwa yakni, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja pada Senin (15/3) malam.

“Tidak pernah dengar,” kata Kukuh di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3) malam.

Kukuh juga membantah telah memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti kasus suap pengadaan bansos. Hal ini ditelisik jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Ikhsan Fernandi dalam persidangan.

“Apakah pernah meminta untuk menghilangkan beberapa catatan, mengganti laptop, mengganti nomor kepada Pak Adi dan Pak Joko?” tanya Jaksa Ikhsan Fernandi.

“Tidak pernah,” singkat Kukuh.

Mendengar pernyataan Kukuh, Jaksa lantas mengingatkan untuk tidak menyampaikan pernyataan bohong di dalam persidangan. Karena terdapat ancaman hukum, jika memberikan keterangan palsu.

“Jika saudara berbohong, ada ancaman Pasal 21,” tegas Jaksa Ikhsan.

Sebab dalam persidangan itu, dua mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso mengaku pernah diminta Kukuh untuk memusnahkan alat bukti terkait pengadaan bansos. Hal ini dibenarkan Matheus Joko Santoso saat memberikan kesaksiannya.

“Yang berikan arahan itu Pak Kukuh di tempat Pak Adi Wahyono, saya ingat sekali. Waktu itu arahannya adalah menghilangkan barang bukti handphone, alat kerja elektronik, baik laptop maupun gadget dan lain-lain,” tandas Joko.

Dalam persidangan ini, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(jpc)