Pembangunan Desa Bersifat Mikro, Menteri PDTT Minta Kades Harus Transparan

JANGAN DISELEWENGKAN: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar memaparkan penggunaan DD yang transparan. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com– Anggaran dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, masih saja banyak oknum kepala desa yang berani berbuat curang dengan menggelapkan dan bahkan memasukan uang untuk pembangunan desa tersebut demi kepentingan pribadi. Contoh kasus yang terjadi di Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang beberapa waktu lalu.

Tentunya hal tersebut mencoreng nama Kabupaten Cianjur. Meskipun masih banyak desa yang tetap melaksanakan atau menyalurkan amanat tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam kunjungannya ke Kabupaten Cianjur mengatakan, kades yang terjerat kasus korupsi dana desa tidak terlalu banyak. Dari 74.961, kasusnya tidak terlalu banyak.

Namun saat ditanyakan awak media, dirinya tidak mengetahui jumlah secara pasti kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan di Indonesia.

“Ada yang bagus melaksanakannya, ada yang kurang bagus juga. Jadi setelah jadi Apebedes, ditampangkan kepada masyarakat umum agar mengetahui dan transparansi. Ini menjadi hal yang sangat efektif agar kepala desa tidak menyelewengkan dana desa,” ujarnya.

Selain itu, pihak desa ataupun kade harus terperinci mengenai penggunaannya dan jumlah anggaran yang diterima. Jumlah dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak Rp72 triliun.

“Dana desa saat ini digunakan untuk beberapa program seperti penanganan Covid-19 delapan persen, BLT dana desa, Padat Karya Tunai Desa untuk infrastruktur unskill dan sisanya untuk hal-hal yang bersifat strategis,” paparnya.

Lanjutnya, jika di desa terdapat kasus, maka dana tersebut digunakan. Jika tidak, maka dana untuk penanganan Covid-19 digunakan untuk hal lainnya seperti pembangunan desa.

Ia menambahkan, pembangunan di desa memiliki sifat berskala mikro, sehingga semua program baik anggarannya pun harus detil dan terbuka terhadap masyarakat.

“Pembangunan di desa itu skalanya mikro, semua harus detail,” singkatnya. (kim)