Larang Mudik untuk Putus Rantai Covid-19, MUI Cianjur : Kita Dukung Upaya Pemerintah

Ketua MUI Kabupaten Cianjur KH Aang Abdul Rouf
Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH Aang Abdul Rouf

RADARCIANJUR.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan larangan mudik Lebaran 2021 bagi masyarakat.

Dalam larangan mudik Lebaran diberlakukan tidak hanya kepada ASN, pegawai BUMN, TNI/Polri, tetapi berlaku juga bagi pegawai swasta dan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Mengenai cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu 12 Mei 2021. Kendati masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.

Bagi masyarakat memiliki keperluan mendesak bisa mudik dengan meminta surat keterangan dari kepala desa.

“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja,” ucapnya.

Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada.

Menanggapi hal tersebut Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH Abdul Rouf mengatakan, pelarangan kegiatan mudik oleh pemerintah harus disikapi dengan arif dan bijaksana.

“Tentunya untuk kebaikan bersama apa lagi tujuan nya untuk memutus mata rantai penyeberan Covid 19. Kita harus mendukung upaya pemerintah, ” katanya kepada Radar Cianjur melalui sambungan telpon, Sabtu ( 27/03/2021).

Abdul Rouf menambahkan, dalam ajaran Islam hal tersebut sangat dianjurkan. Apalagi kaitannya dengan mempertahankan populasi manusia.

“Dalam ajaran Islam disebutnya ikhtiar yang artinya berusaha. Kita berusaha agar tidak terjangkit wabah penyakit Covid 19, ” ungkapnya.

Selain itu Ketua MUI kabupaten Cianjur berujar, pihaknya hanya dapat menghimbau kepada masyarakat dan untuk kewenangan ada ditangan pemerintah.

“Kami dari MUI khususnya MUI kabupaten Cianjur hanya dapat memberikan imbauan saja dan untuk mengatur hal tersebut kewenangan dari pemerintah, ” tandasnya. (cr1)