Sopir Ungkap Cerita Matheus Bawa Uang Rp 2 Miliar untuk Sewa Pesawat

RADARCIANJUR.com-Sanjaya, sopir mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso mengakui pernah mentransfer uang senilai Rp 40 juta kepada ajudan Juliari, Eko Budi Santoso. Dia mengakui, uang itu dari bosnya Matheus Joko Santoso yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Bapak (Matheus Joko Santoso) pernah nyuruh saya transfer dari rekening bapak sendiri, buat ke rekening ajudan menteri. Bapak sendiri yang menyuruh saya,” kata Sanjaya saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/3) malam.

Mendengar pernyataan Sanjaya, lantas jaksa penuntut umum (JPU) mendalami soal aliran uang Rp 40 juta tersebut. Jaksa Muhammad Nur Azis menilisik, soal ada atau tidaknya aliran uang ke mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

“Selain berikan uang tadi, ada nggak pak Joko berikan uang untuk menteri?” tanya Jaksa.

“Saya pernah dengar dan mengantarkan bapak pagi-pagi itu ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Bapak cerita bahwa uang Rp 2 miliar dan ketemu pak Adi (Adi Wahyono mantan PPK Kemensos),” ujar Sanjaya.

Sanjaya menyebut, uang miliaran rupiah itu untuk menyewa pesawat. “Kalau uang untuk apa saya kurang tahu, Pak. Kalau kata pak Joko cerita sih buat sewa pesawat. Dollar sepertinya pak,” ungkap Sanjaya.

Meski demikian, Sanjaya menyampaikan
tidak pernah melihat langsung penyerahan uang tersebut dari tersangka Matheus Joko Santoso ke Adi Wahyono.

“Apakah pada saat itu ada perjalanan pak menteri? Ada carter pesawat yang dipakai Kemensos?,” telisik Jaksa.

“Saya kurang tahu Pak, saya cuma antar pak Joko aja,” cetus Sanjaya.

Tak puas dengan pernyataan Sanjaya, Jaksa juga mendalami soal kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah. Jaksa menelisik soal dugaan penyewaan jet pribadi untuk ke Semarang.

“Apakah saudara tau pada saat itu ada carter pesawat jet pribadi ke Semarang, Kendal?” tanya Jaksa.

“Kalau carter pesawatnya sih saya nggak tahu Pak,” beber Sanjaya.

Dalam persidangan pada Senin (22/3) lalu, mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengakui pernah menggunakan pesawat pribadi dalam kunjungan kerjanya. Tetapi Juliari mengklaim, tidak mengetahui asal usual uang yang dipakai untuk membayar biaya sewa pesawat.

Menurut Juliari, urusan sewa menyewa pesawat untuk kepentingan kunjungan kerja sudah pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya.

“Seingat saya laporan dari anak buah saya pernah. Menterinya saya nggak ingat. Ya itu tadi persisnya saya nggak ingat, tapi pernah,” pungkas Juliari.

Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(jpc)