Komunitas SRI Minta Optimalkan Bantuan Tunai

Komunitas Sanggar Retorika Intelektual (SRI) Cianjur mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, terkait optimalisasi program bantuan langsung tunai (BPNT).
AUDIENSI: Komunitas Sanggar Retorika Intelektual (SRI) Cianjur saat audiensi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, terkait optimalisasi program bantuan langsung tunai (BPNT).(foto:ist)

RADARCIANJUR.com-Komunitas Sanggar Retorika Intelektual (SRI) Cianjur mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, terkait optimalisasi program bantuan langsung tunai (BPNT).

“Kami meminta untuk mengoptimalisasikan lagi program BPNT dan e-waroeng. Masyarakat sangat berharap keadilan bantuan, temuan kami di lapangan menemukan beberapa masalah terkait program ini,” kata Founder SRI Cianjur Alief Irfan.

Menurutnya, program BNPT dan e-waroeng, diantaranya penerima bantuan mengeluhkan jenis bantuan yang berubah-ubah. Diawali dari diberikan bantuan dengan jenis sembako, lalu berpindah pada bantuan jenis uang tunai.

“Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat penerima bantuan merasa kebingungan dengan jenis bantuan yang diberikan. Sama halnya yang terjadi pada e-waroeng yang diharapkan, seperti yang tertulis di dalam pedoman umum program sembako perubahan 1 tahun 2020 tujuan program sembako adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan,” terang Alief.

Menurutnya, hal tersebut tidak ditemukan di beberapa e-waroeng yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, menganggap hal ini menjadi masalah yang perlu ditanggapi secara serius. “Kami berharap kepada saudara kepala Dinsos Kabupaten cianjur untuk lebih mengoptimalkan kembali agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.

Terkait masyarakat temuan SRI dari lapangan bahwasanya di Cianjur tidak mempunyai rumah singgah untuk masyarakat pinggiran, sedangkan di Kabupaten Cianjur, banyak sekali orang-orang yang menjadikan trotoar jalan menjadi rumahnya sedangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2009 itu sudah banyak dijelaskan dan cukup jelas untuk direalisasikan,” tambahnya.

Ditambahkan Alief, BPNT di Kabupaten Cianjur, banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat, dan bantuanya pun ketika di turun-kan kepada KPM yang mendapatkan tidak sepatutnya, hal ini sangat di sayangkan, yang seharusnya adanya bantuan pangan non tunai ini menjadi solusi bagi masyarakat yang menerima untuk mengurangi beban ekonomi, karena adanya wabah virus Covid-19, bukan malah menambah konflik sosial.

(*/nag)