Sertifikasi Pandanwangi Cianjur Terancam Dicabut

Sertifikasi Pandanwangi Cianjur

RADARCIANJUR.com – Brand kebanggaan masyarakat Kabupaten Cianjur di bidang pertanian, Pandanwangi kian terancam. Komoditi agraris yang khas dan satu-satunya berasal dari Tanah Sunda ini bisa jadi akan diklaim oleh wilayah lain. Hal buruk itu akan terjadi apabila sertifikat Indikasi Geografis (IG) yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 9 Desember 2014 dicabut.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 6, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasca mendapat torehan tandatangan dari a.n Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dirjen Kekayaan Intelektual saat itu Ahmad M Ramli maka beras Pandanwangi Cianjur mendapatkan hak perlindungan IG. “Dari segi hukum harus diseusaikan dengan apa yang sudah dimasukan ke dalam permohonan Indikasi Geografis yaitu melindungi suatu produk ciri khas suatu daerah, sehingga harus menjadi pedoman,” ujar Pakar Hukum Pertanian IG Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, M Rendi Aridhayandi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis sudah menyatakan bahwa di Pasal 70 dan 71 Tentang Pembinaan dan Pengawasan ada peran pemerintah daerah untuk menjaga. “Dari perspektif hukum, perlu konsistensi dalam menjaga dari apa yang sudah didaftarkan ke kementerian. Ketika tidak sesuai atau ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan maka di UU Indikasi Geografis tersebut sudah dicantumkan instrumen pidana,” jelasnya

Sehingga, jika ada yang merasa dirugikan dengan penyimpangan mengenai Pandanwangi, maka bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu, jika kualitas dan reputasi tidak terjaga oleh masyarakat Cianjur. Hal itu tak lepas dari banyaknya produk Pandanwangi ‘tiruan’ yang beredar di masyarakat luas.

Meskipun sertifikat dengan Nomor Pendaftaran ID G 000000043 itu tidak ada masa berlakunya, akan tetapi tetap harus dijaga mutu dan kualitasnya. Imbasnya, jika sampai kualitas dan mutu dari Pandanwangi tidak dijaga atau dilestarikan maka bukan tidak mungkin sertifikat tersebut bisa dicabut. Pencabutan itu akan menjadi ancaman dua tahun sekali bagi Cianjur karena setiap dua tahun sekali pemerintah pusat melakukan monitoring mengenai keberlanjutan dan kelestarian Beras Pandanwangi.

“Sertifikat itu bukan pajangan dan bukan untuk gaya-gayaan, tetapi harus dijaga secara menyeluruh. Benihnya, kesejahteraan petani, tanah, pemasaran dan pengemasannya. Tidak hanya selesai begitu saja, harus ada manfaatnya. Jangan-jangan, didaftarkan dan tidak didaftarkan malah sama saja. Makanya, disinilah perlunya peran pemerintah daerah di sektor HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Komunal salah satunya Indikasi Geografis beras Pandanwangi,” paparnya.

Perlu diketahui, HKI Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Pekerjaan rumah yang super besar harus dilakukan untuk melindungi beras Pandanwangi dari berbagai aspek. Berbagai lintas pihakpun berupaya mati-matian untuk mempertahankan Pandanwangi dari gerusan Pandanwangi abal-abal yang masih banyak beredar di sejumlah pasar beras khususnya di luar Cianjur.

Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) sudah melakukan ragam upaya untuk menjaga Pandanwangi tetap eksis dan tidak punah. Salah satunya dengan memasarkan Pandanwangi ke berbagai daerah. Sehingga Pandanwangi masih harum dan dikenal sebagai ciri khas dari Kabupaten Cianjur.

Ternyata, meskipun usaha MP3C terus menerus digencarkan. Masih ada stigma negatif mengenai Pandanwangi yang mengatakan palsu dan campuran. Pihaknya tak hanya sekali, dua kali menemukan Pandawangi palsu. Banyaknya temuan tersebut, dikarenakan para penjual Pandanwangi imitasi itu tidak mengetahui adanya aturan yang mengikat terhadap Pandanwangi agar tidak disalahgunakan.

Perlahan, pemahaman mengenai Pandanwangi yang sebenarnya mulai dilakukan. Upaya untuk mengajak perusahaan yang melakukan pemalsuan Pandanwangi pun tak lepas dari bidikan pemberian pemahaman.

MP3C selalu dibenturkan dengan banyak kesulitan dalam mempertahankan Pandanwangi, terlebih dalam sosialisasi terhadap masyarakat Cianjur maupun luar Cianjur. “Dari upaya yang dilakukan, lagi-lagi, tak ada biaya yang diberikan dari Pemkab Cianjur untuk mengakomodir pelestarian Pandanwangi ini. Saya mencoba dan mempertahankan pasar dulu. Sekarang ini saya sedang berusaha sosialisasi di luar Cianjur. Karena kebanyakan 80 persen ke Jakarta dan kita bekerjasama dengan pengusaha di Jakarta yang turut membantu sosialisasi,” ujar Ketua MP3C, Usman Suparman.

Perjalanan ke Ibu Kotapun dikeluarkannya menggunakan biaya dari surat pembelian Pandanwangi MP3C. Setiap pembelian Pandanwangi maka akan dikeluarkan Surat Rekomendasi Penggunaan Tanda atau Logo Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur. Apabila tidak memiliki surat rekomendasi tersebut, maka urusannya hukum alias pembeli bisa dijebloskan ke dalam penjara. “Kalau di Jakarta tertib administrasi. Tapi di Cianjur sendiri belum memahami dengan adanya surat rekomendasi ini,” paparnya.

Pemkab Cianjur benar-benar menjadi sorotan. Pertanyaan besar pun ditujukan kepada Pemkab tentang upaya apa yang sudah dilakukan untuk melestarikan Pandanwangi? Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman menjawab, upaya akan dilakukan Pemkab Cianjur secara bertahap yaitu dengan membeli lahan pertanian Pandanwangi. “Bukan dimonopoli oleh pemerintah melainkan penggarapannyapun akan diserahkan kepada masyarakat atau petani Pandanwangi. Pemerintah menjaga jangan sampai lahan pertanian ini dijual atau dijadikan lahan lain, sehingga ini akan terus dilestarikan dan kita juga sudah membuat Wisata Pandanwangi,” jelasnya.

Bahkan, dirinya akan benar-benar diperhatikan mengenai pelesatarian Pandanwangi dan tidak sampai hilang begitu saja di Kabupaten Cianjur. Kita tunggu saja realisasi nyata upaya yang akan dilakukan Pemkab. Apakah sebatas wacana atau hanya berakhir dengan statement seadanya.(kim)