KPK Setor Cicilan Uang Pengganti Eks Anggota DPR Eni Maulani Saragih

RADARCIANJUR.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang senilai Rp 925.176.000 ke kas negara. Uang tersebut merupakan cicilan uang pengganti, yang dibayarkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Eni merupakan terpidana kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Dia divonis divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin telah melakukan penyetoran ke kas negara cicilan uang pengganti sejumlah Rp925.176.000 dari terpidana Eni Maulana Saragih,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/4).

Ali menyampaikan, pembayaran uang pengganti itu berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019. Saat ini sisa kewajiban uang pengganti Eni Saragih tersebut senilai Rp 3.787.000.000 dari total Rp 5.087.000.000.

KPK menegaskan, tetap melakukan penagihan sisa uang pengganti dari Eni. Hal ini sebagai upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi yang ditangani lembaga antirasuah.

“KPK tentu akan tetap melakukan penagihan uang pengganti dari Terpidana Eni Maulani Saragih sebagai bagian pemasukan bagi kas negara dari aset recovery tindak pidana korupsi yang ditangani KPK,” tegas Ali.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 1 Maret 2019. Eni juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selain itu, Eni dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun usai menjalani pidana pokok.

Majelis hakim menilai, Eni terbukti bersalah menerima uang suap sebesar Rp 4,75 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources.

Uang suap dimaksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd).

Eni juga terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.

Eni terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(jpc)