Ratusan Perekam Alat Transaksi, Bakal Dipasang di Hotel dan Restoran

Ilustrasi Hotel
Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Cianjur melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan kerjasama dengan salah satu bank di Cianjur dalam pemasangan alat rekam transaksi elektronik pada empat wajib pajak, sesuai arahan serta tindak lanjut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Sekretaris Bapenda Cianjur, Gagan Rusganda mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

“Untuk tahun 2020 sudah terpasang sebanyak 20 unit alat perekam transaksi yang dipasang di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Namun pada 2021 ini akan dipasang sebanyak 274 unit,” terang Gagan kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Gagan mengatakan, fungsi dari alat rekam elektronik tersebut adalah untuk transparansi pendapatan wajib pajak, pelaporan wajib pajak dan pembayaran pajak.

Sementara itu, seperti yang telah disampaikan Plt Bupati Cianjur bahwa, Pemkab akan mengingatkan kembali kepada para pelaku bisnis besar yang berdomisili di luar Cianjur, namun mereka melakukan usaha di sini, supaya lebih memperhatikan wajib pajaknya di Cianjur.

“Potensinya itu miliaran. Kedepan, setiap yang berinvestasi di sini, wajib membuat NPWP di Cianjur, agar pajaknya bisa dinikmati oleh warga Cianjur,” kata Herman.

Herman menyebutkan, dari 700 yang wajib pajak di luar Cianjur, baru 20 persen pajak yang bisa ditarik dari potensi pajak yang ada untuk kabupaten Cianjur.

“Jadi masih cukup banyak pelaku usaha seperti hotel dan villa di Cipanas yang memang belum bisa ditarik pajaknya karena disewakan,” ujar Herman.

“Kami telah melakukan uji petik terhadap satu villa yang disewakan semalamnya ada yang mencapai Rp 5 juta,” sambungnya.

Herman menambahkan, ada beberapa strategi lainnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di antaranya pembuatan BUMD. (dan)