Banyaknya Pekerja Migran Ilegal, Disnakertrans Cianjur Perketat Skema Keberangkatan

Kabid Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur Ricky Ardi

RADARCIANJUR.com – Pekerja migran indonesia (PMI) saat ini marak dijadikan objek kekerasan oleh majikannya. Kekerasan yang dilakukan kerap menimbulkan luka secara fisik maupun kejiwaan bahkan sampai menyebabkan kematian.

Hal tersebut marak terjadi di Kabupaten Cianjur dengan kasus kekerasan PMI sampai menyebabkan kematian.

Kabid Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur Ricky Ardi menuturkan, kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian PMI di Kabupaten Cianjur di dominasi kaum perempuan.

“Kasus kekerasan yang dilakukan majikan kepada PMI. Mayoritas banyak dialami oleh pekerja perempuan,” katanya kepada Radar Cianjur, Kamis 08/04/2021

Banyaknya para pekerja migran yang berangkat menggunakan jalur ilegel membuat keselamatan dan keamanan pribadinya semakin terancam.

“Kalau menggunakan jalur ilegal pihak KBRI kan tidak bisa melindungi keselamatan dan keamanan pekerja tersebut. Karena tidak terdata di pihaknya,” bebernya.

Ricky menambahkan, hal tersebut membuat Pemerintah melalui undang-undang ketenagakerjaan akan mengatur alur keberangkatan Pekerja Migran di Indonesia.

Pergantian istilah penyebutan TKW dan TKI menjadi PMI seiring merubah alur TKW atau TKI yang tadinya subjek menjadi objek.

“Di pasal 18 tahun 2018 sudah ada tuh aturan skema tentang pemberangkatan PMI. Kalau dulu PT itu menugaskan sponsor untuk merekrut calon PMI, kalau nanti pekerja nya secara mandiri daftar ke Disnakertrans dan pihak PT merekrut pekerja yang sudah terdaftar di Dinaskertans masing-masing,” terangnya.

Selain itu nantinya pihak Desa akan dilibatkan untuk menginformasikan lowongan kerja di luar negeri serta pendataan warganya yang akan berangkat ke luar negeri.

“Nanti skemanya pihak Desa berkewajiban menginformasikan lowongan kerja luar negeri ke pada warganya serta staff Desa wajib mendata warganya yang sudah menjadi pekerja migran,” ungkapnya.

Ricky berharap, dengan skema seperti itu akan meminimalisir pekerja migran ilegal di Kabupaten Cianjur.

“Yah, untuk mencegah juga masyarakat pergi ke luar negeri memakai jalur ilegal. Karena yang ilegal kan secara hukum pun sudah melanggar apalagi kalau sampai terjadi apa-apa, pemerintah tidak bisa menangani,” tandasnya. (cr1)