Siap-Siap, Mudik ke Cianjur Bakal Diperiksa di Perbatasan

KETAT: Sejumlah petugas di perbatasan Cianjur-Bogor mencegah warga luar Cianjur untuk kembali pulang.(Foto: Dadan Suherman/Radar Cianjur)
Kendaraan di perbatasan dicek petugas. Foto : dokumen radar cianjur

RADARCIANJUR.com– Pemerintah pusat sudah mengeluarkan mengenai larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021 mendatang. Tak hilang akal. Beberapa masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021.

Namun, nampaknya pemerintah tidak ingin mengambil resiko besar di tengah pandemi saat ini yang dapat mengakibatkan meningkatnya kasus Covid-19. Sehingga, ada larangan mengenai pergerakan mudik sebelum tanggal 6 Mei 2021.

Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah yang akan didatangi pemudik dari berbagai kota. Sehingga, jajaran aparat akan kembali memberlakukan penjagaan di sejumlah perbatasan.

Kapolres Cianjur, AKBP Mochamad Rifai mengatakan, pihaknya akan melakukan penjagaan di sejumlah perbatasan dan melakukan operasi yustisi.

“Nanti di perbatasan kita periksa, apakah memiliki surat antigen atau tidak? Jika tidak, maka terpaksa kita putar balik,” ujarnya.

Selain itu, dalam penjagaan perbatasan menjelang pergerakan mudik awal ini, pihaknya sudah menyiapkan 700 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur dan Satpol PP Kabupaten Cianjur.

Lanjutnya, setelah penjagaan di perbatasan bisa diatasi, pihaknya pun memfokuskan operasi yustisi di seputaran kota dan kecamatan-kecamatan.

“Kita lakukan juga di seluruh Cianjur operasi yustisi. Ini untuk menekan angka Covid-19 agar tidak menambah kasus baru,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Angkutan Umum Dishub Kabupaten Cianjur, Hendra Wira melalui Kasi Manajemen Rekayasa Lalulintas Dishub Kabupaten Cianjur, Muhammad Iqbal Saparuddin menambahkan, Dishub Cianjur akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP melakukan antisipasi penyekatan apabila terjadi lonjakan pergerakan masyarakat terutama pada wilayah perbatasan.

“Karena dishub sebagai supporting satgas Covid-19, maka kegiatannya bersifat insidentil bagaimana kondisi di lapangan,” paparnya.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan arahan dari Dishub Provinsi Jawa Barat. Namun, sementara ini untuk pelaksanaan di lapangan masih menunggu Permenhub dan juknisnya. (kim)