Dampak Royalti Musik Bagi Musisi Lokal Cianjur

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik pada 30 Maret 2021.

PP 56/2021 dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial.

PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik.

Keluarnya PP 56/2021 ini ramai menjadi perbincangan sejak beberapa hari lalu, karena akan diterapkan untuk penggunaan musik dan lagu yang diputar di berbagai bentuk layanan publik.

Isi PP soal royalti hak cipta lagu
Mengutip dokumen PP pada laman Setneg RI, peraturan tersebut secara garis besar mengatur mengenai royalti penggunaan secara komersil lagu maupun musik.

Pasal 3 PP 56/2021 menyebutkan, setiap orang bisa menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait.

Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Menurut Pasal 18, LMKN dibentuk menteri untuk mengelola royalti. Adapun LMKN yang dibentuk yakni:

LMKN Pencipta, LMKN pemilik hak terkait bentuk layanan publik bersifat komersial yang harus membayar royalti sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut yakni:

Seminar dan konferensi komersial;
Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek,Konser musik, Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, Pameran dan bazar, Bioskop, Nada tunggu, telepon, Bank dan kantor
Pertokoan,Pusat rekreasi,Lembaga penyiaran televisi,Lembaga penyiaran radio;
Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, Usaha karaoke.

Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik memiliki dampak tersendiri bagi musisi lokal di Kabupaten Cianjur, hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dalam aturan tersebut yang tertera di Peraturan Pemerintah tersebut royalti hak lagu atau musik diberlakukan di berbagai acara sepert seminar dan konferensi komersil, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat, bus, kereta api, kapal laut, pameran dan bazaar, bioskop, nada tunggu telepon, bank, perkantoran, pertokoan, pusat rekreasi, hotel, kamar hotel, fasilitas hotel, bisnis karaoke, dan lembaga penyiaran radio.

Hal tersebut turut disambut baik Ketua Forum Silaturahmi Musisi Cianjur (FSMC), Indra Fitriansyah. Ia menilai, hal itu membawa angin segar dan berdampak baik bagi musisi.

“Tentunya kami setuju dan menyambut baik peraturan ini, karena dengan ini musisi merasa lebih dihargai khususnya para pencipta lagu,” katanya kepada Radar Cianjur.

Namun pemain bass grup band Allva ini menjelaskan, peraturan tentunya di lihat dari berbagai sisi dapat membawa dampak positif dan negatif bagi musisi lokal di Kabupaten Cianjur. Selain itu menurut nya lagu lokal kerap jarang disukai atau familiar di telinga pecinta musik tanah

“Dampak positifnya adalah para musisi lokal di Cianjur jadi termotivasi atau didorong untuk membuat karya karena pasti akan dihargai dengan aturan. Sedangkan sisi negatifnya, lagu lokal kurang tenar seperti lagu dari musisi nasional,”ungkapnya.

Hal itu, lanjut dia, akan berdampak pada musisi yang mengandalkan penghasilan dari event seperti pernikahan. Inilah yang menjadi dilema tersendiri para musisi lokal.

“Kalau di pernikahan musisi lebih banyak membawakan lagu musisi lain karena lebih familiar dan menghibur, ini yang menjadi persoalan,” tuturnya

Indra menyebut, jika mekanisme aturan ini sudah jelas terlebih soal membawakan lagu orang lain di acara pernikahan, maka tidak akan menjadi persoalan.

“Tetapi, sementara sekarang mekanismenya belum jelas. Misalnya, ketika akan membawakan lagu orang lain, musisi harus izin ke mana, bayar ke mana kan nggak tahu,” terangnya.

Lanjutnya, ia berharap pemerintah bisa segera merampungkan mekanisme kebijakan tersebut dengan jelas dan melakukan sosialisasi yang masif kepada para musisi.

“Harapannya untuk para musisi Cianjur, terus aktif berkarya dengan kebijakan yang dibuat pemerintah,” tandasnya (net /cr1)