Libur Lebaran, ASN Kabupaten Cianjur Dilarang Cuti Apalagi Mudik

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

RADARCIANJUR.com– Larangan mudik tidak hanya berlaku bagi masyarakat saja, namun larangan pun diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, pemerintah pusat maupun provinsi tidak segan-segan memberikan sanksi berat yakni berupa pemecatan kepada ASN yang berani melanggar aturan tersebut. Pelarangan tersebut bertujuan agar pemerintahan turut mencontoh kepada masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19.

Di beberapa daerah melalui kepala daerah masing-masing sudah mengeluarkan surat edaran agar dipatuhi setiap ASN. Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Cianjur sudah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Cianjur dengan Nomor 848/2499/BKPPD/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah atau Mudik atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Selain pelarangan mudik, ASN pun tidak diperkenankan untuk mengajukan cuti dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diperkenankan memberikan cuti. Namun bagi ASN yang mengajukan cuti melahirkan atau ada alasan mendesak yang sangat penting masih bisa diajukan dan cuti sakit.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib mengatakan, beberapa hal masih bisa diberikan kelonggaran bagi ASN yang memang harus berpergian jauh seperti mendatangi orang tua yang kondisi tengah sakit parah dan orang tua yang meninggal dunia.

“Nanti proses izinnya setelah pulang dari luar kota atau luar Cianjur, misal orang tuanya meniggal dunia, itu harus meminta surat kematian sebagai bukti nanti laporan kepada pimpinan. Dan kalau orang tua sakit, menyertakan juga keterangan dari rumah sakit maupun puskesmas. Di luar dari pada itu, tidak diperkenankan,” ujarnya.

Budi melanjutkan, jika untuk cuti melahirkan dan sakit masih bisa diberikan kepada ASN. Hanya untuk hal lainnya tidak akan dikeluarkan. Saat ini, masa kerja ASN hingga tanggal 11 Mei 2021 dan dilanjutkan denga libur kurang lebih satu minggu atau hingga tanggal 16 Mei 2021. Selama kurun waktu satu minggu tersebut, setiap ASN wajib melaporkan kepada pimpinan OPD mengenai keberadaan dengan mengirimkan lokasi.

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi adanya pergerakan ASN keluar kota. Jika ada temuan atau adanya laporan, pihaknya akan memberikan sanksi. Namun saat ditanyakan apakah akan ada sanksi hingga pemecatan, dirinya belum bisa memastikan. Pasalnya, sanksi akan dilihat dari kesalahan terlebih dahulu.

“Jadi nanti kita sampaikan mulai tanggal 11-16 Mei 2021, setiap ASN wajib memberikan laporan kepada pimpinannya masing-masing mengenai keberadaannya seperti mengirimkan lokasi,” terangnya.

“Kalau pemecatan itu kan udah paling berat kesalahannya, tapi kita telusuri dulu kesalahannya. Intinya case by case. Kalau berat (kesalahan, red) ya bisa saja dipecat, tapi yang jelas kita periksa dulu bersama dengan Inspektorat Daerah,” sambungnya. (kim)