BPKH Bersama Komisi VIII DPR RI Gelar Desiminasi Pengawasan Keuangan Haji

Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH) bersama Komisi VIII DPR RI melaksanakan desiminasi pengawasan pengelolaan keuangan haji. (Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH) bersama Komisi VIII DPR RI melaksanakan desiminasi pengawasan pengelolaan keuangan haji kepada puluhan tokoh masyarakat yang berlangsung di Hotel Le Eminence Cipanas, Senin (26/4/2021).

Hadir dalam pelaksanaan, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), H. Yuslam Fauzi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Diah Pitaloka, S. Sos., M. Si dan beberapa tamu undangan serta puluhan tokoh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Diah Pitaloka, S. Sos., M. Si, mengatakan adanya pelaksanaan sosialisasi ini agar masyarakat khususnya di kabupaten Cianjur benar-benar paham bagaimana sistem yang dikelola oleh BPKH secara umum.

“Maka dari itu, yang nanti menjelaskan secara rinci terkait pengelolaan keuangan haji itu langsung oleh BPKH, dengan kita sama-sama diskusi di acara ini,” kata Diah.

“Semoga kerjasama kedepannya ini, sama-sama bisa memajuan pengelolaan haji Indonesia untuk masyarakat semua,” sambungnya.

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), H. Yuslam Fauzi menuturkan, tujuan daripada pelaksanaan diseminasi atau sosialisasi pengawasan haji ini adalah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Kabupaten Cianjur.

“Jadi intinya kami adakan ini tentang bagaimana penyelenggaraan khususnya keuangan haji dan pelayanannya,” ujar Yuslam di Cipanas Cianjur, Senin (26/4/2021).

Menurut Yuslam, sosialisasi atau desiminasi ini diperlukan karena BPKH yang relatif masih terbentuk tiga tahun lebih ini memang selama ini masih lebih banyak membangun infrastruktur.

Kendati begitu, bukan berarti tidak bekerja dalam konteks lain, namun sebagai satu lembaga baru yang harus bisa dipastikan adalah bahwa struktur peraturan tata kerja, tata kelola dan sebagainya itu harus kerja dahulu untuk menjalankan peran sebagai BPKH.

“Kami mengundang bapak ibu semua sebagai tokoh masyarakat, dengan maksud supaya bisa menjadi penyambung lidah nantinya di lingkungan masing-masing,” kata Yuslam. (dan)