Penyekatan Mulai Dilonggarkan Pada 18 Mei, Tapi….

DIPERIKSA: Petugas gabungan tengah memeriksa pengendara yang hendak melintas di perbatasan Cianjur-Bogor. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur
DIPERIKSA: Petugas gabungan tengah memeriksa pengendara yang hendak melintas di perbatasan Cianjur-Bogor. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Saat ini pemerintah masih melarang mudik atau perjalanan luar kota yang berlaku sejak 6-17 Mei 2021. Hanya kendaraan dan keperluan tertentu saja yang diperbolehkan bepergian pada masa itu.

Rencananya, penyekatan bakal dilonggarkan mulai 18 Mei 2021. Namun perjalanan ke luar kota tetap mewajibkan sejumlah syarat yang harus dipatuhi.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengatakan, pada 18-24 Mei 2021 merupakan masa pengetatan syarat perjalanan.

Masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau pribadi harus mengikuti sejumlah ketentuan.

Syarat-syarat tersebut di antaranya surat negatif Covid-19 yang berlaku 24 jam untuk tes usap atau swab test PCR dan swab antigen. Sedangkan untuk hasil tes GeNose, berlaku pada hari keberangkatan perjalanan.

“Oleh karenanya, semua anggota masyarakat kami ingatkan bahwa perjalanan di semua moda transportasi masih harus mematuhi syarat-syarat itu,” ujar Adita, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB (13/5/2021).

Adita juga mengingatkan, larangan mudik Lebaran bagi masyarakat masih berlaku. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442H.

Kemudian, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kami sekali lagi mengingatkan kepada seluruh anggota masyarakat, bahwa sesuai SE Nomor 13/2021 beserta adendumnya dan juga Peraturan Menhub Nomor 13 tahun 2021, saat ini masih berlaku ketentuan peniadaan mudik sampai 17 Mei 2021,” ucap Adita.

“Jadi semua ketentuan yang ada di aturan-aturan tadi masih berlaku. Yakni kegiatan mudik tetap dilarang dan dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk juga pembatasan transportasi,” kata dia.

Adita mengimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan. Apabila terpaksa untuk melakukan perjalanan, masyarakat diminta menyiapkan dokumen seperti hasil tes negatif Covid-19.

“Dan tentunya surat keterangan, baik itu surat keterangan karena tugas maupun juga surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat jika kepentingannya adalah kepentingan pribadi,” tutur dia.

Masih berlakunya larangan mudik nasional dan aturan pelonggaran penyekatan turut ditanggapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Cianjur.

Kabid Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Hendra Wira mengatakan, semua aturan larangan mudik dari pusat untuk diseragamkan di seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

“Untuk real nya, kementrian perhubungan, Kementrian Dalam Negeri, Kepolisian dan satgas covid nasional membuat semua kebijakan tentunya dari pusat,”katanya Sabtu, 15/05/2021.

Namun Menurut Hendra aturan tersebut tetap disesuaikan dan diseleraskan dengan kewenangan masing-masing Kota atau Kabupaten.

“Tetapi pada kenyataannya nya didaerah disesuaikan dan diselaraskan dengan kewenangan masing-masing daerah,”ungkapnya.

Selain itu Hendra menjelaskan, untuk Kabupaten Cianjur tidak termasuk jalur utama arus mudik sehingga Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Kecamatan hanya sebatas supporting atau sebatas dukungan personil.

“Sehubungan bukan jalur utama jadi yg bertanggung jawab dan memimpin tugas dijalan adalah kepolisian,”tuturnya

Hendra berharap, dengan statement Juru Bicara Kemenhub dapat dijadikan pedoman untuk mendukung upaya pemerintah dalam memerangi Covid 19.

“Kaitan dengan statement jubir Kemenhub kita semua harus menjadikannya pedoman dan mendukung apa yg telah menjadi kebijakan pemerintah pusat guna usaha mencegah dan mengurangi penyebaran covid 19,”tandasnya.(byu)