75 Pegawai Laporkan Firli Cs ke Ombudsman atas Dugaan Maladministrasi

RADARCIANJUR.com- Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan lima pimpinannya ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pelaporan ini terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Firli Bahuri Cs terkait proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Teman-teman sekalian hari ini kami mewakili 75 orang pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK yang dilakukan oleh KPK. Pengaduan untuk praktisnya hanya ditandatangani oleh 15 pegawai yang TWK,” kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5).

Sujanarko menyampaikan, laporan itu ditujukan kepada lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Dia mengharapkan laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh Ombudsman.

“Jadi, kira-kira proses ini bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya Republik ini tidak selalu gaduh seperti itu,” ucap pria yang karib disapa Koko ini.

Koko menyebut, ada sejumlah pelanggaran maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK dalam proses TWK. Terlebih buntut TWK peralihan status ASN itu, 75 pegawai KPK dinonaktifkan oleh pimpinan KPK.

“Dari kajian kita ada banyak maladministrasi yang dilakukan oleh KPK, baik dari sisi wawancaranya, hampir ada enam indikasi yang kita sampaikan. Pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi, termasuk penonaktifan karena itu tidak ada dasarnya,” ucap Koko.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokh. Najih memastikan akan menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK. Menurutnya Ombudsman akan mendalami sesuai prosedur dan kewenangan yang dimiliki Ombudsman.

“Nanti kami akan mengambil langkah-langkah, yang kami pentingkan adalah bagaimana bisa menyelesaikan proses ini dengan baik,” ucap Najih.

Najih memastikan, pihaknya akan menyelesaikan dugaan maladministrasi tersebut. Hal ini diharapkan agar bisa diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Bahwa yang kita harapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan tidak gaduh, baik semua pihak mendapatkan solusi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi,” pungkas Najih.(jpc)