Sudah Enam Kasus di Cianjur, Jangan Biarkan Anak Jadi Korban Pelecehan

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com- Pasca kasus pelecehan seksual yang dilakukan JNL (38) ayah kandung terhadap anaknya sendiri yakni Mawar (bukan nama sebenarnya) mendapatkan sorotan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur.

Ternyata, di Kabupaten Cianjur kasus pelecehan dan pencabulan terhadap lingkungan keluarga tercatat sudah enam kasus pada periode Januari-Mei 2021.

“Seorang ayah kandung harusnya melindungi, menjaga anaknya malah ini menghancurkan masa depan anaknya sendiri,” ujar Ketua Harian P2TP2A Cianjur, Lidya Indayani Umar.

Pada saat konferensi pers, Kapolres Cianjur AKBP Mochammad Rifai, ujarnya, pasal yang dijatuhkan kepada pelaku oleh penyidik sudah sesuai yaitu Pasal 81 ayat 2 dan 3 tentang persetubuhan serta pasal 82 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak tentang pencabulan.

“Dalam pasal ini apabila yang dilakukan orsng terdekat, di sini ayah kandungnya, maka hukumannya ditambah ancaman hukuman 15 tahun, ini bertujuan agar ada efek jera,” tuturnya.

Lanjutnya, pencegahan yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi perlu dilakikan dimulai dari lingkungan keluarga terlebih dahulu.

“Dengan lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan ketahanan keluarga, antisipasi dengan anak-anak perempuan sebaiknya dari usia lima tahun ke atas tidak tidur bersama ayah kandungnya, ayah tirinya dan keluarga terdekat tanpa didampingi oleh ibu kandungnya,” jelasnya.

Secara kasuistik, hal ini sering terjadi karena pengalihan fungsi dari ibunya yang dialihkan ke ayahnya karena terjadi perceraian ataupun karena ibunya bekerja sebagai pekerja migran.

“kadang dengan kepolosan anak jadi merasa tidur dengan ayah kandungnya tidak masalah karena anak merasa itu adalah ayah kandungnya. Namun, di balik itu semua ada perlakuan yang tidak senono, tidak layak atau tidak pantas dilakukan ayah kandung kepada anaknya,” terangnya.

Ia mengungkapkan, upaya P2TP2A Cianjur adalah terus melakukan kampanye anti kekerasan kepada anak, desiminasi atau sosialisasi langsung kepada anak melalui sekolah-sekolah, majelis taklim, PKK dan lain-lain.

“Agar dapat mengerti dan mengantisipasi tanda-tanda terjadinya kekerasan terhadap anak. Hanya saja karena pandemi Covid-19 jadi banyak program yang tertunda,” tutupnya.

Sementara itu, Psikolog, Retno Lelyani Dewi menilai, peran dalam pencegahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Perlu peran lingkungan dan keluarga terdekat agar hal tersebut tidak terjadi.

“Semua berperan, jangan hanya terpaku kepada peran pemerintah saja. Karena yang paling tepat itu dari akarnya terlebih dahulu yakni lingkungan sekitar,” ujarnya.

Anak yang menjadi korban pun terus diberikan pendampingan agar psikis korban pulih dan tidak trauma berkepanjangan di kemudian hari, terlebih korban merupakan anak di bawah umur yang memang masih terbilang dalam masa pertumbuhan.(kim)