Waduh! Ada Data ASN Fiktif, Negara Rugi Besar

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

RADARCIANJUR.com- Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengemukakan bahwa terdapat 97 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif dan diketahui menerima gaji dari pemerintah. Temuan tersebut tentu dapat menjadi salah satu kerugian negara dengan keluarnya uang negara.

Jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tentang Gaji PNS atau ASN, pada isi aturan tersebut bahwa gaji terendah PNS golongan I/a dengan masa kerja di bawah satu tahun sebesar Rp1.560.800.

Sehingga, jika dikalkulasikan dengan gaji terendah PNS sesuai PP Nomor 15, maka potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp13,62 triliun. Perhitungan tersebut didapatkan dari potensi kerugian negara sebulan sebesar Rp151,39 miliar dikali 90 bulan.

Pengamat Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, Dedi Mulyadi mengatakan, data ASN fiktif tersebut perlu ditelusuri dan disandingkan ke setiap lembaga kementerian. Sehingga nantinya bisa diketahui apakah ini kesalahan data atau mal administrasi ataukah adanya praktek korupsi untuk mencari keuntungan salah satu pihak.

“Perlu adanya sinkronisasi data antara BKN dan lembaga kementerian lainnya, sehingga dapat diketahui dari mana kesalahannya,” ujarnya.

Lanjutnya, jika ada kecenderungan atau potensi kecurangan yang merugikan negara, maka pihak kepolisian harus segera mungkin bergerak untuk menelusuri hal tersebut. Sehingga, kasus seperti ini tidak terulang kembali.

“Bisa saja ada data yang sama antara kementerian lainnya, maka dari itu perlu dilakukan audit dan rekonsiliasi mengenai data kepegawaian yang nantinya dilaporkan atau disandingkan dengan BKN,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyyib mengungkapkan, dirinya menjadi tidak ada ASN fiktif di Kabupaten Cianjur. Pasalnya, pihaknya menggunakan Aplikasi My Sekoci (Sistem Informasi Kepegawaian Online Kabupaten Cianjur) sebagai basis data ASN.

“Kami memilik aplikasi My Sekoci, di aplikasi itu seluruh pegawai ASN tercatat, saya jamin tidak ada semacam yang sekarang sedang viral sekian ribu ASN yang fiktif,” terangnya.

Meskipun demikian, lanjutnya, masih terdapat masalah lain dalam kepegawaian ASN yaitu soal kedisiplinan. Ia tidak menjamin bahwa tidak ada ASN yang disiplin seluruhnya, ia memastikan hal itu masih tetap ada dan bisa ditemukan.

“Tapi, saya tidak menjamin masih ada PNS yang istilahnya tidak disiplin, itu ada pasti, tapi statunya belum diberhentikan dari PNS, itu masih ada tapi cuma satu-dua, kalau fiktif insya Allah di Cianjur tidak ada,” paparnya.

Melalui aplikasi My Sekoci, pihaknya selalu melaksanakan rekonsiliasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur untuk meluruskan data ASN beserta gaji yang diberikan.

“Kami suka rekon data antara BKPPD dengan BPKAD. Itu kita rekon data, siapa yang diberi gaji, datanya apa, posisinya di mana itu kita selalu rekon untuk menghindari hal semacam itu, ada ASN fiktif yang menerima gaji,” jelasnya.

My Sekoci sudah berjalan sejak 2018 di Cianjur. Sebelumnya, BKPPD Cianjur tetap memiliki basis data namun dengan format dan sistem manual. Dirinya menilai, My Sekoci adalah inovasi yang sangat bermanfaat di Cianjur.

“Kalau dulu kita melakukan pendataan manual yang diketik sendiri, sekarang dengan ada aplikasi setiap pegawai mengisi setiap ada perubahan pangkat jabatan itu bisa dirubah di aplikasi tersebut,” tutupnya. (kim)