Polemik e-Warong, Ini Tanggapan Kadis Dinsos Cianjur.

Kadis Dinsos Ahmad Mutawali

RADARCIANJUR.com- Menteri Sosial Tri Rismaharini memutuskan untuk menghilangkan program elektronik warung gotong-royong (e-Warong). Keputusan itu disampaikan Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan langsung via Youtube DPR RI pada, Senin (24/5/2021).

“Saya juga mohon izin, pak, untuk e-warong itu akan saya hapus,” ujar Risma.

Ia lantas mengungkapkan alasan di balik penghapusan program itu. Risma menyebut harga bahan pangan yang dijual e-Warong lebih mahal ketimbang warung biasa.

“Karena kemarin saya melihat sendiri dengan pak menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) di e-Warong di Solo itu saksinya pak dirjen, itu masyarakat membeli telur ayam Rp 27 ribu/kg. Di depan, di depan, jaraknya tiga meter pak, ada jual di situ ditulis dijual telur ayam dalam bentuk grosir ternyata minimal 1/2 kg. Terus saya tanya bu, saya ngomong, lho kok naiknya banyak kemarin itu Rp 18 ribu/kg, kenapa Rp 27 ribu/kg? Bu kita ngambilnya Rp 26 ribu/kg,” paparnya.

“Nah kemudian saya jalan eh di depan saya baca poster terus saya tanya ke ibu yang jual. Bu berapa bu telur? Rp 18.500/kg. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli,” lanjut Risma.

Eks Wali Kota Surabaya itu pun mengaku bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) telah empat kali menemukan fakta serupa.

“Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, itu. Mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu pak. Jadi seperti itu,” kata Risma.

Ia pun mengaku telah menyiapkan program serupa e-Warong namun dengan pendekatan yang berbeda. Semua akan terhubung via aplikasi.

“Kita lagi siapkan aplikasinya dengan handphone saja nanti. Jadi penjual itu tinggal klik-klik begitu. Kemudian report itu masuk ke kita. Seperti itu pak. Jadi saya mohon izin itu,” ujar Risma.

Sekadar gambaran e-Warong merupakan program bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk sinergi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). E-Warong melayani transaksi pembelian bahan pangan pokok bersubsidi, gas LPG 3 kg, pembayaran listrik, pupuk, serta program subsidi lainnya.

Dikutip dari laman Jakarta Smart City, harga bahan pangan yang dijual melalui e-Warong cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Penerima manfaat bansos juga dapat bertransaksi di e-Warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Program yang telah diluncurkan sejak 2016 diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan membantu pengentasan kemiskinan. Pengelola e-Warong adalah anggota dari KUBE PKH yang membuka toko kelontong di lokasi yang dekat dengan pemukiman warga.

Sementara itu, pasokan barang berasal dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang pengepakannya menjadi kemasan kecil dilakukan oleh warga sekitar sekitar.

Polemik E Warong secara nasional turut dirasakan masyarakat Kabupaten Cianjur sehingga menuai tanggapan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Ahmad Mutawali mengatakan, turut membenarkan dengan adanya permasalah E Warong yang kerap dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Memang permasalahannya adalah harga sejumlah E Warong yang memberikan harga komoditi untuk KPM jauh dari harga warung umumnya,”katanya kepada Radar Cianjur, Kamis 27/05/2021.

Menurutnya, Pihaknya sudah memonitoring bersama Tikor termasuk Indag untuk memantau harga komoditi di sejumlah E Warong.

“Berkali-kali sudah disampaikan mengedukasi para Pemilik E Warong agar harga di E Warong harus lebih murah. Jangan sampai ada harga yang melebihi standar,” tuturnya.

Ahmad berujar, dengan adanya permainan harga yang dilakukan E Warong sangat berdampak kepada KPM.

“kasihan KPM termasuk miskin mestinya di bantu ini malah dipermainkan dengan harga komoditi yang melebihi batas kewajaran,”ungkapnya.

Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Cianjur masih memantau perkembangan pusat tentang kebijakan E Warong.

“Saat ini kami tengah melihat perkembangan pusat tentang E Warong. Penghapusan e warung yang di rapatkan DPR RI dan Kemensos apakah ada penghapusan atau tidaknya, kita belum menerima informasi,”tandasnya. (byu)