Masalah Stunting dan IPM Kabupaten Cianjur, Ini Rencana Pemkab.

Ilustrasi

RADARCIANJUR.com- Setelah ramainya Kasus Bayi berusia dua tahun di Kecamatan Agrabinta yang menderita gizi buruk , Pemerintah akan merujuk bayi tersebut agar dirawat di rumah sakit dan biaya ditanggung pemkab Cianjur.

Plt Kadinkes Kabupaten Cianjur, dr Irvan Nur Fauzy mengaku bahwa pihaknya sudah konsultasi mengenai penanganan.

“Pertama penanganannya yang bersangkutan sudah ditangani memang sebelumnya, berarti follow up yah. Setelah follow up memang kami simpulkan anak tersebut harus dirujuk ke rumah sakit,” katanya Kamis 27/05/2021.

Hanya saja saat ini belum ada izin atau kemauan dari orang tua dengan berbagai alasan. Tapi Irvan mengatakan, alasan yang menonjol karena orangtuanya juga sedang sakit.

“Kami konsulkan ke dokter spesialis, itu kami berikan formula khusus untuk perbaikan gizinya untuk tetap kontrol tiap hari,” ungkapnya.

Irvan menuturkan, informasi yang ia dapat, terakhir bersama unsur dari Polsek, Koramil, Babinsa, dan puskemas juga turut memotivasi keluarganya.

“Insya allah hari Senin mulai di rujuk. Hari ini (kemarin, red) masih di rumah dengan kontrol cek tiap hari. Dari puskesmas makanannya juga kami pandu barangkali kurang pengetahuan. Jadi kami ajarkan lagi,” tuturnya.

Saat ini kondisi umum Bayi Bayu cukup baik, hanya berat badannya saja yang menurun dan masih terus dilakukan pengecekan.

“Mudah-mudahan sebelum Senin kita sudah bisa di bawa ke rumah sakit, karena rumah sakit sudah menerima, Pagelaran juga sudah menerima, biaya juga seharusnya sudah tidak jadi masalah,” ungkapnya.

Irvan mengungkapkan, Keluarga Bayu juga banyak menerima bantuan dari Dins Peternakan dan Pertanian, untuk kelanjutannya pemberian ternak yang akan diolah oleh keluarga.

“Lahan lestari untuk pekarangan itu juga tadi disinggung oleh Bupati untuk diberikan termasuk BPJS-nya, karena KK-nya belum ada juga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Dinkes Kabupaten Cianjur juga menangani puluhan kasus yang sama.

“Kita sedang merekap. Kendalanya sebetulnya bukan hanya pelayanan medis dan itu kan sebetulnya akhir dari semua. Kendala-kendala awalnya pengetahuan, ekonomi, ketidak punya jejaring sosial kan sperti itu awalnya,” tuturnya.

Masih banyaknya kasus Stunting yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya di Cianjur mendapatkan perhatian berbagai pihak, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menargetkan Kabupaten Cianjur zero stunting pada tahun 2024

Sehingga Pemkab Cianjur menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk menangani masalah stunting yang kini menjadi sorotan.

Bukti keseriusan Pemkab Cianjur untuk menekan stunting di wilayahnya disampaikan Wabup Cianjur di sela-sela kerja di Pendopo Kabupaten Cianjur dengan menyampaikan rencana kedepannya Pemkab untuk masalah tersebut.

Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin mengatakan, masalah stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah bersama Dinas-dinas lainnya.

“Dan itu dinas dinas bisa bersinggungan semua. PDAM pun tadi kata pak Bupati (Red: Herman Suherman) harus menggratiskan yang stunting, jadi semua berkonsentrasi dan berkomitmen menangani secara personal,” ujarnya , Kamis 27/05/2021.

Wabup Cianjur ini kedepannya, ingin setiap penanganan itu dilakukan secara terintegrasi, misalnya penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas.

“Tapi semua dinas harus secara keroyokan bersama-sama untuk menuntaskan setiap permasalahan penanganan,”tuturnya.

Selain itu, Tb juga menyoroti masalah IPM Cianjur yang rendah di Jawa Barat dan harus ditingkatkan agar sejajar dengan Kabupaten atau Kota lainnya.

TB mengatakan, masalah peningkatan IPM juga harus dilakukan bersama-sama dan menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada di Kabupaten Cianjur.

“Harus ditangani secara keroyokan. Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar yang bersumber dari dana APBD, APBN dan CSR pihak swasta,”pungkasnya. (byu)