Rawan Daur Ulang Kartu Perdana, Habis Aktivasi Langsung Diteror

RADARCIANJUR.com – Segenap masyarakat wajib waspada ketika membeli kartu perdana. Bisa jadi, nomor yang dibeli merupakan nomor pelanggan yang pernah ada dan sudah didaur ulang. Maksud hati ingin segera menggunakan justru malah mendapatkan perlakukan tak mengenakan.

Seperti yang baru saja dialami Rika (50) warga Desa Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur yang baru membeli kartu dan sudah mengaktifkan kartunya. Namun tak berselang lama, terdapat telepon dari seseorang yang mengaku dari salah satu perusahaan finance dan menanyakan mengenai tunggakan angsuran kendaraan.

Rika pun menjelaskan bahwa tidak mengenal sama sekali orang yang dimaksud. “Padahal kartunya baru saya beli dan diaktivasi, tapi saya enggak kenal. Langsung ditelepon. Bilangnya dari Bandung, saya udah jelaskan juga saya dari Cianjur dan tidak mengenal sama sekali,” ujarnya.

Setelah menerima telepon tersebut, dirinya berpikir tidak akan berkepanjangan. Namun ternyata, selang satu minggu, telepon dengan nomor berbeda kembali masuk dengan menanyakan hal yang sama. Secara tegas, dirinya pun menjelaskan tidak mengenal sama sekali orang yang dimaksud. “Saya kira udah enggak ditelepon lagi, ternyata satu minggu setelahnya ada telepon lagi dengan nomor yang berbeda, makanya saya tegasin aja enggak sama sekali mengenal,” tuturnya.

Pengamat Komunikasi Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur, Asep Deden mengatakan, penyebaran nomor telepon seluler dinilai terlalu banyak dan terlalu bebas. Dirinya pun menganalisa, daur ulang nomor tidak efektif dan tidak bagus. Dampaknya, pemilik yang baru harus berurusan dengan permasalahan yang dialami pemilik sebelumnya. “Sangat beresiko dan berbahaya jika dianalisa, karena penggunaan kartu yang didaur ulang sangat berbahaya,” paparnya.

Menurutnya, perlu ada regulasi yang mengatur mengenai dikeluarkannya nomor baru yang didaur ulang. Sehingga ada nomor pengganti dan tidak menggunakan nomor lama yang sudah tidak digunakan. Wakil Rektor 1 UNPI Cianjur ini pun menyandingkan dengan penggunaan komunikasi di luar negeri yang hanya menggunakan satu nomor dengan satu data kepemilikikan. “Pada saat akan dilakukan pemblokiran, semua data ditutup. Jadi data semua dari mulai NIK dan data pribadi tidak terdeteksi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan sampai merugikan masyarakat,” tuturnya.

Kasus ini pun bukan yang pertama, dirinya melihat kasus ini sudah banyak terjadi dan diharapkan bisa dilakukan secepatnya dengan diberlakukannya regulasi oleh pemerintah pusat. (kim)