Sejumlah Aktivis Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Cianjur Tingkatkan IPM

RADARCIANJUR.com –Bupati Cianjur baru saja dilantik, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, namun sejumlah kritik sudah mulai berdatangan. Kritik itu datang dari sejumlah aktivis Cianjur. Antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pelita Suci, Dupa Institute, dan yang lainnya. Aktifis Pelita Suci, Sodik mengatakan, saat pelantikan, bupati dalam sambutanya siap meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Cianjur.

“Ini tidak selaras dengan kenyataan, bahkan selama bupati menjabat Plt pun tidak terlihat upaya meningkatkan IPM,” ujarnya.

Lanjutnya, IPM Cianjur terutama bidang pendidikan sulit digenjot, jika pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tidak sejalan dengan apa yang diharapkan bupati.

“Dalam pengurusan ijin oprasional saja, penyelenggaraan pendidikan terkesan sulit. Apalagi di lingkungan dinas Pendidikan Cianjur masih banyak oknum yang bermain dalam proses perijinan. Ditambah sekarang diharuskan melakukan palidasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, tentang pelayanann perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini jelas menyulitkan masyarakat,” tutunya.

Ia menambahkan, pihak penyelenggara pendidikan tidak cukup menempuh izin oprasional dari dinas pendidikan, tetapi harus mengurus ijin-ijin lain.

“Disisi lain apabila dilakukan audit kami yakin lembaga pendidikan banyak yang belum memenuhi syarat dan menepuh perijinan lengkap, baik swasta maupun sekolah negeri,” terangnya.

Ia meminta kepada OPD terkait, untuk mengsingkronisasi dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, melakukan audit dan lembaga pendidikan baik yang lama maupun yang baru menumpuh ijin-ijin yang sama agar terciptanya azas keadilan, sesuai peraturan yang berlaku.

“Ya harusnya semua juga harus menempuh prosedur, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) maupun komitmen ijin-ijin yang lain,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cianjur Ismat Nasrulloh mengungkapkan, pendidikan di Cianjur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Minimum (APM) di Cianjur bagaikan piramida terbalik.

“Sekolah Dasar angka partisipasinya cukup lumayan 98, tapi tingkat SMP hanya kisaran 70 dan SMA 40. Angkanya masih belum seimbang. Ini menujukan bahwa harus ada ketelibatan semua pihak, termasuk masyarakat, jangan sampai masyarakat dipersulit untuk mendirikan sekolah, guna membantu penaikan IPM,” ungkapnya.

Lanjut Ismat, dalam Petaturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, bab tiga perlu adanya partisipasi masyarakat, dalam meningkatkan IPM.

“Jika OPD Cianjur, tidak mengindahkan peraturan, dan mempersulit peran serta masyarakat, kami mahasiswa se Cianjur siap turun kejalan,” tegasnya. (kim)