Kasus Sindangraja Diseret ke Komisi A, Tuduhan Korupsi Belum Terbukti. Ketua Komisi: Harus Diselidiki Dahulu

JAJAK PENDAPAT: Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur melakukan mediasi antara pihak Desa Sindangraja, BPD, Kecamatan Sukaluyu, perwakilan masyarakat dan DPMD Cianjur. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Permasalahan di Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu diseret ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur melalui Komisi A. Pada pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pihak baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Kades Sindangraja, pihak Kecamatan Sukaluyu, perwakilan masyarakat dan Bumdes Sindangraja.

Ternyata, permasalahan yang mencuat sebelumnya karena adanya statmen yang dikeluarkan oleh Kades Sindangraja yang membuat salah satu tokoh masyarakat keberatan. Namun, di sisi lain, permasalahan tersebut melebar hingga ke permasalahan BLT, DD dan Bumdes.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Isnaeni mengatakan, dalam jajak pendapat tersebut belum menghasilkan benang merah.

“Jajak pendapat ini mendengarkan keterangan dari BPD yang menyampaikan atas ketidakpuasan kades mengenai adanya sedikit permasalahan dengan salah satu kiyai disana tapi menurut mereka sangat merugikan,” ujarnya.

Namun, permasalahan lainnya mencuat seperti pengelolaan aset desa yang disewakan kepada salah satu perusahaan yakni dua bidang tanah. Dalam perjanjian tersebut melebihi hingga enam tahun dari sebelumnya tiga tahun sesuai dengan UU Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang aset desa.

“Dari hal tersebut kami memberikan satu kesimpulan, kades diberikan keleluasaan dengan jangka waktu minggu untuk segera melakukan penyelesaian. Jika tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan melebar,” paparnya.

Lanjutnya, pihaknya pun meminta kepada Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur untuk melakukan penyeledikan atas kasus tersebut.

Sementara itu Kades Sindangraja, Ayi Lukmanul mengungkapkan, dasar mengenai permasalahan mengenai BLT dan lainnya tidak ada.

“Ini sebetulnya permasalahan pribadi, hanya saja ada pihak yang memanfaatkan momen atau permasalahan ini,” paparnya.

Dirinya menambahkan, dana bansos dan DD yang dituduhkan sebanyak 600 KPM. Padahal, pagu Desa Sindangraja hanya Rp1,7 Miliar.

“Pagu kita hanya Rp1,7 miliar, tapi yang dituduhkan 600 KPM dirugikan,” singkatnya. (kim)