PAD KRC Bocor? Komisi B Minta Pemda Cianjur Perbaiki Pengelolaan

MINTA KEJELASAN: Komisi B DPRD Cianjur bersama OPD terkait dan LIPI membahas mengenai persoalan Kebun Raya Cibodas. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com – Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak guna membahas mengenai pengelolaan Kebun Raya Cibodas (KRC).

Beberapa pihak hadir dalam pertemuan tersebut yakni Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pada pembahasan tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur meminta kejelasan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum terkelola sepenuhnya. Pasalnya, di KRC yang baru terkelola hanya lingkup KRC saja. Sementara lainnya belum ada pihak yang mengelola.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur, Prasetyo Harsanto mengatakan, pihaknya melihat PAD yang masih bisa dikelola oleh pemerintah daerah namun belum bisa sepenuhnya terkelola.

“Sebelumnya ada komunikasi yang baik, pada saat pertemuan ini adalah momen yang tepat dengan dihadiri berbagai pihak. Akhirnya kita mendapatkan kesepakatan tapi harus diserahkan terlebih dahulu ke Bupati Cianjur,” ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan kawasan-kawasan lain seperti tempat kemah, pondok pemuda dan TNGP yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga Komisi B mendorong agar objek wisata tersebut bisa ditarik retribusinya agar menghasilkan PAD.

Lanjutnya, prosesnya sendiri turut melibatkan semua pihak dan hal tersebut menjadi catatan. Selain itu, selama ini, pungutan-pungutan yang terjadi tidak ada dasar komitmen kecuali pemerintah daerah dan LIPI.

“Ini akan kita tertibkan, sehingga nantinya satu pintu, siapa yang kelola apakah Disparpora atau pihak ketiga yang bisa memberikan PAD yang cukup besar nantinya,” paparnya.

Selama ini, perputaran uang di tempat wisata andalan Cianjur tersebut tidak masuk ke PAD dan hanya dari LIPI saja. Ia menambahkan, sebelum pandemi, Pemkab Cianjur mendapatkan PAD dari LIPI sebanyak Rp5 miliar dan semenjak pandemi hanya Rp2,5 miliar.

“Semua enggak ada pemasukan ke kas daerah, karena tidak ada payung hukumnya. Bukan kerugian tapi kebocoran PAD yang cukup besar sekali. Satu tempat saja bisa terhitung ratusan orang yang datang dan ini sudah sangat lama sekali,” ungkapnya.

Pihaknya pun meminta peranan Bupati Cianjur untuk memimpin langsung kepada OPD terkait nantinya pariwisata jadi salah satu sektor pendorong PAD.

“Jangan dulu bikin destinasi wisata, tapi perbaiki dan perhatikan dulu yang ada,” tegasnya.

Semua tempat wisata perlu ada payung hukum dan pengelolaannya, sehingga nanti pengunjung tidak dipungut dua kali.

Sementara itu, Sekretaris Disparpora Kabupaten Cianjur, Enung Sri Hayati menjelaskan, saat ini belum ada kesepakatan pasalnya perlu ada pendapat dari Bupati Cianjur, Herman Suherman.

“Kalau kesepakatan belum, kita perlu minta pendapat dari pak Bupati Cianjur juga,” singkatnya. (kim)