PAW Perlu Jalani Berbagai Mekanisme, Ini Prosesnya

PEMAPARAN: KPU Kabupaten Cianjur menjelaskan mengenai alur untuk proses PAW anggota dewan. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi mengenai mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Pusat dan Provinsi Jawa Barat di Grand Bydiel, Jalan Ir H Djuanda, Panembong.

Beberapa pihak turut hadir dalam sosialisasi tersebut dari mulai perwakilan partai politik (parpol) yang mengisi DPRD Cianjur, Polres Cianjur, Kodim 0608/ Cianjur, Kesbangpol dan beberapa undangan lainnya.

Komisioner Divisi Teknis Penyelengaraan KPU Kabupaten Cianjur Ridwan Abdullah mengatakan, ketentuan PAW anggota dewan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3.

“Aturan turunannya adalah PKPU Nomor 6 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 itu adalah regulasi yang mengatur PAW,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, mekanisme PAW diawali dengan KPU Cianjur yang menerima surat dari pimpinan dewan soal permohonan nama calon PAW. KPU Cianjur harus menjawab surat itu maksimal lima hari kerja.

“Setelah surat itu kami terima tentunya kami akan verifikasi, pertama kelengkapan surat dari pimpinan dewan kalau seandainya misalnya anggota dewan meningggal maka diharusan terlampir dokumen pendukung seperti akta kematian,” paparnya.

Setelah melakukan verifikasi terhadap surat yang diterima, lanjut Ridwan, pihaknya langsung melakukan verifikasi terhadap data yang dimiliki KPU Cianjur. Seperti, SK penetapan perolehan suara, penetapan calon terpilih, dan dokumen lainnya.

“Apabila memang tidak ada kondisi yang berpengaruh pada pengajuan tadi maka setelah verifikasi akan melakukan rapat pleno, dan produk yang kami hasilkan dari kajian tadi akan dituangkan di berita acara dan akan menjawab surat pimpinan dewan tadi berdasarkan hasil verifikasi,” ungkapnya.

KPU Cianjur nantinya akan menyampaikan calon PAW berdasarkan suara terbanyak berikutnya dengan parpol yang sama dan dapil yang dengan anggota dewan yang diganti. Namun, ketika ada laporan dari masyarakat sebelum surat itu masuk ke KPU maka akan ada klarifikasi tambahan.

“Ketika di perjalanan surat dari dewan ada informasi dari masyarakat yang sifatnya tertulis yang menyatakan bahwa PAW tidak memenuhi syarat maka KPU akan melakukan klarfikasi dari informasi kami dan akan berkooridnasi dengan parpol yang bersangkutan dan pihak terkait baik itu pengadilan atau kepoliian dan koordinisasi dengan PAW dan anggota dewan yang diberhentikan,” terangnya.

Laporan masyarakat tersebut, contohnya adalah masyarakat melaporkan bahwa calon PAW yang diajukan tengah terlibat dalam kasus pidana. Maka dari itu, perlu ada verifikasi tambahan.

“Maka kami akan verifikasi terhadap yang bersankutan, parpol dan intansi terkait kalau benar maka kami harus memiliki bukti autentik yaitu hasil pengadilan,” tutupnya. (kim)