Praktisi Hukum Cianjur Tanggapi Kasus Pemberangkatan Ilegal PMI Bojongpicung

Ilustrasi PMI

RADARCIANJUR.com- Kasus pemberangkatan PMI asal Desa Cibaregkok Kecamatan Bojongpicung secara ilegal menuai tanggapan berbagai pihak.

Hak tersebut menuai komentar Praktisi hukum O K Jajuli and Partner yang turut menyayangkan tindakan oknum sponsor PMI.

Menurut Praktisi hukum O K Jajuli and Partner Gilang perbuatan yang dilakukan oknum sponsor PMI tersebut sebagai tindakan melawan hukum yaitu perdagangan manusia (Human traficking).

“Yang mengakibatkan terjadinya human traficking akan dikenakan sanksi sesuai dengan UUD 21 tahun 2007,”katanya kepada Radar Cianjur.

Saat ini menurut Gilang, Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberangkatkan oleh oknum sponsor dan PMI dibiarkan begitu saja.

Hal tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah baik itu ke para agen khususnya bagi para calon TKW atau yang saat ini berganti nama menjadi PMI.

“Saya merasa ini ada kelemahan dari pemerintah, dalam hal ini melakukan sosialisasi. Sehingga masih saja terjadi adanya human trafficking di Cianjur,”tuturnya.

Gilang menjelaskan, harus adanya pengetahuan syarat normatif dari para calon PMI yang akan diberangkatkan ke salah satu negara penempatan.

“PMI harus mengetahui syarat normatif sebelum diberangkatkan oleh agen ke salah satu negara penempatan,” jelasnya.

Adapun kasus PMI asal Cianjur yang baru-baru ini dikabarkan meninggal di tempatnya bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu contoh minimnya edukasi ke PMI dan juga masih maraknya terjadi human trafficking.

” Itu adalah salah satu contoh kasus yang terjadi adanya PMI yang meninggal di tempatnya bekerja atau di negara bagian penempatan,” ungkapnya.

Gilang berujar, Kasus PMI asal Kecamatan Bojongpicung harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Cianjur.

“Agen yang memberangkatkan tentunya dijerat dengan undang 21 tahun 2007 dan beberapa undang-undang yang sudah di revisi tahun 2017. Sanksinya bagi agen adalah sanksi pidana minimal tiga tahun penjara, maksimal hukuman selama 20 tahun penjara,” tandasnya. (byu)