SE Bupati Cianjur Berikan Dampak di Bisnis Wedding Organizer

Ilustrasi bisnis wedding organizer

RADARCIANJUR.com– Adanya larangan mengadakan kegiatan yang bersifat kerumunan di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Cianjur turut berdampak terhadap pelaku usaha wedding organizer (WO) di Kabupaten Cianjur. Beberapa pasangan yang akan melakukan pernikahaan pun terpaksa menunda resepsi dengan adanya surat edaran Bupati Cianjur dengan Nomor 003/3780/Kesra mengenai larangan untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan keramaian.

Beberapa poin penting tertuang dalam surat tersebut yang salah satunya acara resepsi pernihakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan dan hanya boleh melaksanakan akad nikah yang dihadiri oleh pihak keluarga. Sarkidi (26) salah satu calon pengantin pria asal Cirebon yang akan melangsungkan resepsi menjadi ditunda dengan adanya surat edaran tersebut.

“Saya udah mengetahui, jadi bingung mau dilangsungkan nanti malah ada masalah. Kemungkinan kita akan tunda, tapi kita lihat dulu nanti kebijakan dari Pemda Cianjur seperti apa,” ujanya.

Dirinya pun lebih menghindari daripada terjadi hal yang tidak diingingkan, saat ini dirinya bersama calon istrinya tengah melakukan pembahasan mengenai rencana kedua jika memang masih terdapat larangan.

“Kalau masih ada larangan, kita lebih baik menghormati kebijakan pemerintah, karena memaksakan juga malah menjadi bahaya,” paparnya.

Bukan hanya Sarkidi saja, Owner WO Purity, Zia Urahman Abdillah mengatakan, pihaknya dengan rekanan WO lainnya akan mencoba berkoordinasi bersama dengan Pemda Cianjur mengenai aturan yang dinilai secara mendadak tersebut. Menurutnya, aturan yang tiba-tiba dikeluarkan bukan karena tidak ada sebabnya, namun harus tetap memperhatikan usaha yang memang mengandalkan dari acara momen sakral yakni pernikahan.

“Dalam waktu dekat kita akan coba berkoordinasi dan berdiskusi dengan Pemda Cianjur mengenai aturan yang mendadak ini, karena dampaknya menebang industri pernikahan,” terangnya.

Mengenai kerugian yang diterima, dirinya memaparkan cukup terasa berdampak dengan aturan tersebut. Bukan hanya dari pihak vendor, ternyata klien yang akan melangsungkan pernikahan pun merasakan hal yang sama. Bahkan, kesejahteraan karyawan pun turut terancam.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak daerah yang terjadi kluster Covid-19 yang diberikan sanksi, ini malah melebar ke yang lain. Mungkin pada saat melangsungkan pernikahan tidak memakai WO atau tidak merapkan protokol kesehatan, yang terdampak kerugian cukup banyak juga,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta jalan keluar dari Pemda Cianjur, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik bagi semua pihak. Di sisi lain, pekerja di industri pernikahan pun tetap bisa menghidupi karyawan dan ekonomi tetap berjalan. (kim)