Rencana Pajak Bahan Pokok, Ini Tanggapan Para Pedagang PIC

Harga kebutuhan pokok di pasar Induk Cianjur masih stabil belum mengalami kelonjakan harga. Foto : Bayu Nurmuslim / Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com- Rencana diberlakukannya Pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah komoditi masih menuai polemik di kalangan para pedagang.

Ada 11 bahan pokok yang bakal dikenakan PPN diantaranya jenis Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan dan Sayur-sayuran.

Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini.

Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen. Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen.

Pemerintah menggarisbawahi, penerapan tarif PPN final menjadi alternatif untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah. Adapun, batasan omset pengusaha kena pajak saat ini sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Rencana pengenaan PPN terhadap bahan pokok adalah yang pertama kalinya dilakukan pemerintah.

Dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Pasal 4A ini sempat menjadi polemik karena dianggap multitafsir yang dapat membuka peluang pengenaan PPN terhadap barang bahan pokok di luar 11 jenis barang yang disebutkan dalam penjelasan UU tersebut.

Atas dasar itu, pada 2016 perwakilan konsumen dan pedagang komoditas pangan pasar tradisional meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42/2009.

Pada 2017, MK kemudian mengabulkan permohonan dengan menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Alhasil, dalam putusan No.39/PUU-XIV/2016, MK menyatakan barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dengan demikian, barang kebutuhan pokok tidak terbatas pada 11 jenis saja.

Rencana pengenaan PPN 12 persen untuk kebutuhan pokok tersebut terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rencana peraturan tersebut di Kabupaten Cianjur menuai reaksi yang beragam dari para Pedagang di Pasar Induk Cianjur (PIC).

Pedagang PIC angkat bicara menanggapi rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako sebesar 12 persen.

Salah seorang pedagang daging Arif (35) mengaku belum mengetahui tentang rencana penerapan PPN untuk sembako.

“Belum tahu. Kalau disahkan juga rasanya kurang setuju, sih,” ujarnya.

Selain itu, Arif menjelaskan harga daging ayam perkilonya kini seharga Rp 35 ribu perkilogram. Jika PPN diterapkan maka ia menilai hal tersebut membuat pedagang merugi.

“Sekarang aja sehari cuma dapat Rp 200 ribu, kalau normal bisa Rp 350 ribuan. Kalau ada pajak penghasilan mungkin bakal berkurang,” ucap dia.

Hal senada diungkapkan pedagang sayur, Iyan (35) mengaku belum mengetahui adanya rencana penerapan PPN untuk sembako. Menurutnya, dengan situasi pandemi Covid-19 pun pedagang kurang penghasilan.

“Situasi kayak gini juga penghasilan kurang, apalagi kalau ada pajak,” jelas dia.

Iyan mengaku, keberatan jika kebijakan tersebut disahkan. Menurutnya, pedagang sudah sulit pembeli karena adanya Covid-19.

“Kurang setuju, sih kalau disahkan. Sekarang aja sudah kurang pembeli,” ujar dia.

Salah seorang pembeli, Dewi warga Nagrak (41) mengatakan, kebijakan PPN untuk sembako malah memberatkan pedagang dan pembeli di situasi pandemi.

“Kalau mau menerapkan pajak, lebih baik memperbaiki kepatuhan pajak perusahaan dan restoran saja. Banyak kok yang belum taat,” ucapnya

Dewi berujar, sembako adalah komoditi pokok yang kerap dibeli masyarakat. Tapi, bukan berarti harus dipajakkan.

“Karena waktunya nggak tepat, ekonomi masyarakat lagi terpuruk terus dikasih pajak kan memberatkan” pungkasnya.(byu)