Tanggapan DLH Cianjur Usai Ramai Puluhan Pegawai K3 ODTW Cibodas Diberhentikan

Kepala Seksi Penegak Hukum (Gakum) DLH Kabupaten Cianjur, Dindin Solihin

RADARCIANJUR.com- Ramainya pemberitaan puluhan pegawai dari pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Cibodas yang diberhentikan sepihak oleh Pemkab Cianjur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pekan lalu menuai beragam komentar

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur angkat bicara mengenai permasalahan yang dialami puluhan petugas K3 Wisata Cibodas.

Kepala Seksi Penegak Hukum (Gakum) DLH Kabupaten Cianjur, Dindin Solihin menyampaikan sanggahan lewat sesi wawancara yang dilakukan pada hari Jum’at 11/06/2021 kepada Radar Cianjur.
Dindin mengatakan, puluhan petugas K3 Wisata Cibodas adalah para pekerja yang dipekerjakan pengelola yang ilegal .

“Mereka tidak punya hak untuk menuntut pemerintah, karena lahan tersebut adalah milik Pemda yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Desa Cimacan. Dan pada masa peralihan selama seminggu dikelola oleh pihak yang tidak punya dasar hukum untuk mengelola,” katanya.
Dindin menjelaskan, Sudah ada perjanjian antara pemerintah daerah lewat DLH Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Desa Cimacan.

“Itukan sudah jelas, ada MOU antara Pemkab dengan Pemdes Cimacan. Malah sudah ada pertemuan dengan menggelar rapat dan pengelolaannya dilimpahkan ke DLH Cianjur,”tuturnya.

Menurutnya, Pihaknya tidak melakukan pemecatan kepada sejumlah petugas K3 Wisata Cibodas hanya saja sebelumnya mereka bekerja di bawah pihak ke Desa Cimacan dengan status ilegal.

“Kami tidak melakukan pemecatan, hanya saja kami mengambil alih wisata tersebut dari Pemdes Cimacan yang sebelumnya Ilegal menjadi legal. Untuk petugas K3 itu kami berdayakan, hanya saja kalau yang tidak mau diarahkan yah mau gimana lagi “ungkapnya.

Dindin berujar, pengambil alihan tempat wisata tersebut sesuai dengan Perbub dan Perda yang berlaku untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur.

“Untuk mengejar target PAD sudah ada yang sanggup pihak Ke 3 yaitu PT Baradhuta dengan target 600 juta pertahun. Selama ini bertahun-tahun ketika di kelola oleh Pemdes Cimacan gak jelas itu retribusinya ke mana dan masuknya pungli karena jelas ilegal,” tandasnya (byu)