Menko Airlangga: Penguatan Halal Value Chain, Dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah

Menko Airlangga

RADARCIANJUR.com – Posisi Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan syariah global berada pada posisi membanggakan. Seperti yang tercantum dalam The State of Global Islamic
Economy (SGIE) Report 2020/2021 bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 73
negara. Pencapaian ini telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2018 lalu
yang menempati peringkat ke-10.

The State of the Global Islamic Economy Report sendiri merupakan laporan yang
mendefinisikan dan memberikan pandangan menyeluruh tentang ekonomi Islam serta
potensi masa depannya, untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan industri. Ini
adalah barometer tahunan kesehatan dan perkembangan industri ekonomi Islam di
seluruh dunia. Laporan tahunan tersebut bekerja sama dengan jaringan media dunia
Thomson Reuters.

Pada 2019, aset keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar US$99,2 miliar, atau sekitar
3,44% dari total aset keuangan syariah global. Sejalan dengan itu, kinerja sektor halal
juga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perekonomian nasional
semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain (HVC) hanya mengalami
kontraksi sebesar -1,72%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi
nasional yang tercatat sebesar -2,07%.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global,
Indonesia harus menjadi bagian dari Global Halal Value Chain yang akan mempelopori
penerapan Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya. Dukungan
Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan penguatan Halal Value
Chain yang berfokus pada enam klaster atau sektor industri potensial, antara lain
makanan-minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media-rekreasi halal, farmasi-
kosmetik halal, dan energi halal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, dalam acara Percepatan Inklusi Keuangan Bagi Pondok Pesantren
dan Halal Bihalal X Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) secara virtual, Jumat (11/6)
malam.

Sebagai bukti kesiapan industri nasional dalam mendukung Indonesia sebagai Produsen
Halal Dunia, lanjut Menko Airlangga yang juga adalah Ketua Dewan Nasional Keuangan
Inklusif (DNKI), sudah terdapat dua permohonan Kawasan Industri Halal (KIH) yang
sudah sampai tahap proses verifikasi di Kementerian Perindustrian, yaitu Kawasan
Industri Modern Cikande di Serang (Banten) dan Kawasan Industri Safe n Lock di
Sidoarjo (Jawa Timur).

Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes
di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar
4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua
ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak
ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.

“Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik
antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya
peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta
meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di
ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap
Menko Airlangga.

Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang
dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi
keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program
Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk
keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri;
pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One
Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.

Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang
unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini
telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember
2020 adalah Rp21 miliar.

“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan
diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga.

Masih dalam rangkaian acara Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi
Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga
penandatangan Nota Kesepahaman dan Dukungan Pembiayaan KUR dengan PT
Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut secara virtual adalah Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli
Menko Perekonomian Franky Sibarani, dan Presiden Direktur Indomobil Group Jusak
Kertowidjojo. Sementara yang hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas
Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang
Mundjidah Wahab, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko
Perekonomian Erdiriyo, Pengurus Asparagus K.H. Agus Solachul Aam Wahib Wahab
(Gus Aam), Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas K.H. M. Hasib
Wahab, Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum K.H. M. Wafiyul Ahdi, Direktur Retail
Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, serta perwakilan dari BUMN lainnya.
(*/sal)