Perbup Larangan Kawin Kontrak Disahkan Bupati Cianjur, Apa Sanksinya?

Bupati bersama Wakil Bupati Cianjur saat sedang menandatangani Perbup larangan kawin kontrak yang berlangsung di Kota Bunga. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Peraturan bupati (Perbup) terkait larangan ‘Kawin Kontrak’ yang telah disahkan Bupati beserta Wabup Cianjur ternyata belum memiliki sanksi tegas bagi para terduga pelaku mut’ah tersebut.

“Di dalam Perbup itu tidak ada sanksi sebelum dibuatkan peraturan daerah (Perda). Jadi sifatnya baru peringatan dan hanya sanksi sosial saja,” ujar Bupati Cianjur Herman Suherman kepada wartawan, belum lama ini usai launching Perbup larangan kawin mut’ah di Kota Bunga Pacet.

Kendati begitu, ia menegaskan, bahwa dalam waktu dekat ini, Pemkab akan segera membuat Perda itu bersama lembaga terkait. Sehingga sanksi bagi para pelanggar regulasi tersebut akan jelas dan bisa dihukum sesuai aturan nanti.

“Secepatnya kita buat Perda bersama DPRD Kabupaten Cianjur. Bahkan kita sudah sepakat nanti, kalau sudah selesai hal itu maka sangsinya pun akan jelas,” kata Herman.

Namun ia menyebut, belum bisa dipastikan waktu aturan atau Perda itu diterbitkan. Apakah tahun ini, atau juga tahun depan.

“Jadi itu tergantung nanti sosialisasi yang akan kita laksanakan. Makanya tolong dukung terkait hal ini agar kita bisa secepatnya membuatkan peraturan daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Herman Suherman, yang didampingi Wabup TB Mulyana telah resmi menandatangani peraturan bupati (Perbup) terkait pencegahan kawin mut’ah atau kontrak di salah satu gedung di Kota Bunga, Kecamatan Pacet, Jumat (18/6/2021).

“Kita launching larangan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur ini sengaja dilaksanakan di kota bunga, dimana lokasi ini merupakan salah satu tempat wisata yang luar biasa,” ujarnya kepada wartawan, Jum’at sore.

Di sisi lain, ia pun mengimbau kepada para wisatawan dan warga Cianjur, agar berwisata ke tempat-tempat yang selama ini ada di Kabupaten Cianjur.

“Kita kan punya Gunung Padang, ada curug-curug yang indah, ada pandanwangi, dan tempat-tempat yang luar biasa untuk dikunjungi,” kata dia.

Ia menyebut, sejak disahkannya Perbup larangan kawin kontrak, Pemkab melalui pemerintah kecamatan ke desa-desa hingga tingkat RT dan RW di seluruh Cianjur akan mensosialisasikan hal tersebut bersama aktivis perempuan.

“Jadi semua elemen masyarakat bersama tokoh masyarakat ini akan ikut serta mendorong mensosialisasikan Perbup larangan kawin kontrak ini untuk diketahui oleh seluruh warga,” kata Herman. (dan)