Bos Investasi Dituntut Ganti Rugi Rp49 Miliar

DARING: Sidang pidana dan perdata kasus investasi bodong dilakukan secara terpisah yakni di Lapas Cianjur, PN Cianjur dan Kejaksaan Cianjur. (Foto Hakim Radar Cianjur)

RADARCIANJUR.com- Sidang perdata dan pidana mengenai investasi bodong dilangsungkan di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Pada pelaksanaan sidang tersebut turut dihadiri oleh korban beserta kuasa hukum yang mendampingi.

Sidang diagendakan mulai pada pukul 9.00 WIB tapi dilangsungkan sekitar pukul 10.30 WIB. Sidang tersebut pun dilangsungkan secara virtual, Ani yang merupakan tersangka melakukan sidang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Cianjur.

Humas PN Cianjur, Donovan Akbar mengatakan, untuk sidang perdata, tergugatnya dari Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Dalam artian, tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi materil kurang lebih Rp49 miliar bukan seluruhnya.

“Sementara immateril sebesar Rp15 miliar tidak dikabulkan karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat,” ujarnya.

Lanjutnya, sesuai hukum acara, pihak korban dan kuasa hukum berkoordinasi dengan prinsipal masing-masing. Setelah 14 hari, jika tidak mengajukan upaya hukum banding maka inkrah.

Meskipun tergugat tidak hadir, tetap diinformasikan dan diberikan waktu untuk berpikir banding atau tidak. Ia menambahkan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni kurungan pidana enam tahun.

“Nanti sidangnya kurang lebih sampai tujuh kali. Jadi perdata diajukan kuasa hukum korban untuk meminta penggantian kerugian, sementara pidana dari kejaksaan,” paparnya.

Sidang perdata dipimpin oleh Hakim Ketua, Donovan Akbar; Hakim Anggota I, Gus Trini dan Hakim Anggota, Dian Anggraeni. Sementara pidana dipimpin oleh Hakim Ketua, Ahmad Nahrowi.

Sementara Kuasa Hukum Korban Investasi, Putri Maya Rumanti mengungkapkan, pihaknya cukup puas atas putusan tersebut yang sudah dikabulkan gugatan dari pihaknya.

“Gugatan kami sebagiannya dikabulkan, tentunya untuk mengganti rugi dan nanti akan melakukan eksekusi jaminan yang sudah dimasukan ke dalam gugatan,” paparnya.

Ia menambahkan, ini menjadi angin segar bagi para korban dan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Meskipun beberapa tidak dikabulkan seperti sita jaminan dan pengganti immateril. Sampai hari ini tergugat dan kuasa hukum tidak hari.

“Empat sampai lima poin gugatan. Tidak diperkenankan sita jaminan karena tidak memiliki foto copy sertifikat,” jelasnya.

“Akan dicari aset-aset Ani yang lain. Untuk saat ini cukup puas hasil putusan dan langkah selanjutnya akan mengajukan permohonan eksekusi setelah menunggu hasil inkrah,” tutupnya. (kim)