ASN Cianjur Lakukan WFH, Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

RADARCIANJUR.com- Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang cukup membahayakan penyebarannya, work from home (WFH) di setiap dinas masih tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyatakan pelayanan publik tetap berjalan.

WFH menjadi langkah antisipasi memutus penyebaran di lingkungan pemerintahan, terlebih yang berhubungan langsung dengan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah mengatakan, karena peningkatan kasus Covid-19 cukup luar biasa, maka harus ada antisipasi.

“Jadi memang sekarang kita antisipasi terhadap eskalasi peningkatan kasus yang luar biasa dan kita sudah beberapa kawan-kawan birokrasi atau ASN juga terkena sehingga kita atur ulang mekanisme pelayanan,” ujarnya.

Lanjutnya, WFH di dinas-dinas diberlakukan. Kantor hanya boleh diisi 50 persen. Namun, pelayanan publik tetap dilaksanakan.

“Tapi untuk pelayanan publik tetap dilaksanakan karena WFH itu hanya 50 persen jadi tetap kita utamakan pelayanan publik,”

Ia menegaskan, WFH bukan berarti libur bagi ASN. Namun, berkantor di rumah. Dengan teknologi informasi, pelayanan publik tetap terlaksana.

“Dan juga WFH itu bukan libur tapi berkantor di rumah, tapi untuk yang pelayanan langsung apalagi sekarang sudah pakai teknologi informasi jadi insya Allah kita akan jaga itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur mewajibkan seluruh dinas untuk menerapkan WFH. Hal ini menyikapi Bandung Raya yang kini siaga 1 Covid-19.

Kepala BKPPD Cianjur Budi Rahayu Toyib menjelaskan, pihaknya tidak membuat surat khusus. Namun, instruksi Bupati Cianjur sudah merupakan pedoman bagi kepala dinas selama masa darurat Covid-19 di Bandung Raya agar tidak melakukan perjalanan dinas.

“Selama masa darurat Covid-19, kita harus melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan,” tuturnya.

Bahkan, surat edaran yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu mengenai WFH dan Work From Office (WFO) merupakan penegasan sebagai bentuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Bahwa dinas-dinas wajib menerapkan WFH dan tetap menerapkan 5M. Bahkan nanti akan melakukan pengecekan ke setiap dinas mengenai penerapan prokes,” paparnya. (kim)