PPKM Mikro Darurat Berdampak Pada Angkutan Umum Cianjur

Operasi Pelaksanaan PPKM Mikro Darurat di lakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur.

RADARCIANJUR.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali melakukan kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat.

Hal tersebut untuk menekan angka penularan Covid 19 yang saat ini masih tinggi di Kabupaten Cianjur.

Beberapa jalan atau pusat keramaian turut resmi dilakukan penutupan pada hari sabtu tanggal 03 Juli sampai dengan hari Selasa 20 Juli 2021 dengan dibagi menjadi tiga ring yakni ring satu, dua dan tiga.

Untuk ring satu terdiri dari Jalan Mangunsarkoro (toko lili), Jalan Siti Jenab, Jalan Yulius Usman, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Amalia Rubini. Di ring dua terdiri dari Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Barisan Banteng, Jalan KH Sa’ban, Jalan Mochamad Toha, Jalan Ibu Atikah dan Jalan Suroso. Sementara di ring tiga terdiri dari Perbatasan Puncak Bogor dan Bundaran Tugu Lampu Gentur, perbatasan Sukabumi (Gekbrong), Perbatasan Citarum (Bojongpicung) serta perbatasan Purwakarta (Leuwibungur).

Kabid Angkutan umum
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur Hendra Wira mengatakan, meski dilakukan PPKM mikro darurat arus kendaraan angkutan umum di beberapa ring tetap dapat beroperasi.

“Apabila ada yang berdampak maka akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan,”katanya kepada Radar Cianjur, Sabtu 03/07/2021.

Hendra menjelaskan, pada penutupan beberapa ruas jalan ring 1, Ring 2 dan Ring 3 dilakukan pada waktu sibuk yakni pada pagi hari pukul 09.00 – 11.00 dan sore hari pada pukul 16.00 – 18.00 diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat, dan khusus untuk weekend (red : hari libur) ada penambahan waktu penutupan yaitu dari pukul 19.00 – 21.00 wib.

“Sesuai dengan surat edaran satgas covid 19 nasional no 14 tahun 2021 dan surat edaran Bupati Cianjur untuk para pelaku usaha disektor transportasi umum maksimal kapasitas angkut nya sebesar 70% dengan memperhatikan fisikal distancing, serta lebih ketat dalam menjalankan prokes seperti disiplin menggunakan masker dan lainnya,” tuturnya.

Hendra mengungkapkan, peraturan tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat.

“Jadi kebijakan pada PPKM mikro darurat penutupan dan pengaturan angkutan umum kita mengikuti kebijakan pusat,”tandasnya. (byu)