Hingga 2021, Sudah Ada 301 Bumdes di Kabupaten Cianjur

Produk naik kelas dari bahan singkong, ubi, kentang, dan wortel serapan hasil pertanian warga Desa Maleber yang ditampung Bumdes Maleber. Foto Fadilah Munajat/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com- Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) saat ini umum dimiliki pemerintah Desa di setiap wilayah di Indonesia

Program Bumdes menjadikan suatu desa memiliki anggaran pendapatan Desa (Apdes) agar menjadi Desa yang mandiri dan memberdayakan ekonomi masyarakat di Desanya.

Kabupaten Cianjur saat ini tercatat memiliki ratusan Bumdes yang tersebar di seluruh wilayah utara dan selatan.

Kasi Lembaga Bina Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur Dendi Rinaldi mengatakan, di tahun 2021 Kabupaten Cianjur memiliki 301 Bumdes yang tersebar di berbagai wilayah .

” Alhamdulillah di Kabupaten Cianjur dari seluruh Desa berjumlah 364, hanya 53 Desa yang saat ini belum memiliki Bumdes,”katanya kepada Radar Cianjur, Senin (05/07/2021).

Menurutnya, saat ini Bumdes dipertegas dengan aturan perundang-undangan No 11 tahun 2021 berisi tentang penambahan pengaturan Bumdes dibentuk dan berperan dalam pemerintahan Desa.

“Tentunya diharapkan Bumdes bisa menjadi lembaga sentra pengelolaan potensi ekonomi Desa yang mendorong masyarakat di bidang ekonomi dan membantu memulihkan kondisi perekonomian di masa pendemi Covid 19,”ungkapnya.

Saat ini di Kabupaten Cianjur Bumdes banyak bergerak di bidang pertanian dan produk-produk makanan khas Desa .

“Untuk Bumdes di bidang pertanian sudah mulai banyak desa yang bergerak di komiditi
beras, jagung, buah-buahan , sayuran, kopi, teh dan makanan khas tradisional Cianjur,” jelasnya.

Selain itu menurutnya, ada beberapa Bumdes yang bergerak di bidang pelayanan Jasa dan tengah di fasilitasi DPMD untuk mendapatkan rekan mitra kerjasama sama dengan membuat nota kesepakatan dengan pihak perbankan yakni Bank BJB dan PT Pos Indonesia.

“Kita fasilitasi berkerjasama dengan Pihak Bank BJB dengan membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan serta dengan PT POS Indonesia membuka layanan ke agenan logistik,”tandasnya. (byu)