Ingin Tetap Berjualan, Pedagang Sandang di Pasar Cipanas ‘Curhat’ ke UPTD

Perwakilan pedagang non esensial di pasar Cipanas melakukan mediasi bersama pengurus UPTD pasar tentang keluhan aturan PPKM mikro darurat. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Sejumlah pedagang non esensial di pasar rakyat Cipanas yang terdampak akibat penutupan pemberlakuan PPKM mikro darurat oleh pemerintah, mendatangi kantor pengurus pasar, Kamis (8/7/2021) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lebih dari sepuluh pedagang sandang dan sejenisnya hendak menyampaikan aspirasi serta keluhan atas apa yang mereka alami pasca aturan tersebut berlaku.

Sehingga mereka meminta, agar pemerintah melalui pengurus atau UPTD di pasar rakyat Cipanas ini bisa memberikan kompensasi terhadap para pedagang tersebut.

Perwakilan Pedagang Sandang di Pasar Cipanas, H. Asep Suhendra mengaku, secara aturan yang telah diterapkan, pihaknya tak keberatan adanya PPKM darurat ini. Namun ia dan para pedagang sandang lainnya berharap kepada pemerintah melalui UPTD pasar agar bisa diberikan kebijakan lain tanpa harus melanggar aturan tersebut.

“Kalau secara aturan tentang PPKM darurat ini kami tidak keberatan. Tapi kalau bisa pedagang sandang ini masih bisa berjualan dengan tetap menerapkan Prokes ketat dan jam operasional yang disepakati,” kata Asep kepada radarcianjur.com, Kamis (8/7).

Tak hanya itu, dalam penyampaian keluhan tersebut, pihaknya meminta agar bisa lebih memperhatikan kondisi dampak PPKM darurat ini. Karena ketika para pedagang non esensial diharuskan tutup, bagaimana dengan kebutuhan keluarga sehari-hari. Terlebih dengan kebutuhan isi perut seluruh pedagang.

“Yang kami sayangkan tentunya tentang bagaimana kebutuhan isi perut kami dan keluarga kami. Karena dengan adanya penutupan ini, jelas bakal berimbas pada penghasilan kami selama aturan itu berlaku,” ujarnya.

Pihaknya berharap, pemerintah bisa kembali memberikan keringanan atau kompensasi bagi para pedagang yang terdampak penutupan ini.

“Kami sangat berharap ada kebijakan lain dengan pemberlakuan aturan ini. Apakah itu dengan tetap bisa berjualan tapi ada jam operasionalnya, atau ada kompensasi lain yang meringankan kami ini supaya tetap bisa menghasilkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Cipanas, Heru Haerul Hakim mengaku bahwa pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan keluhan serta aspirasi para pedagang yang terdampak kepada pimpinannya setelah hari H diberlakukan aturan itu.

“Kami sudah sampaikan langsung di hari H setelah diberlakukannya aturan itu kepada pimpinan. Bahkan dampak ini tentu sudah terfikirkan oleh kami. Namun karena ini memang sudah ketetapan, kami harap para pedagang pun bisa memaklumi dan mentaati dulu aturan tersebut,” tuturnya.

Dari hasil diskusi bersama para pedagang, pihaknya membenarkan bahwa pedagang yang terdampak menginginkan adanya jam operasional supaya tetap bisa berjualan di masa PPKM darurat ini.

“Betul kang, tadi para pedagang menginginkan adanya jam operasional supaya tetap bisa berjualan. Tapi terkait hal itu, sebetulnya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan saja bisa ada solusi terbaik bagi semuanya,” kata dia.

Ia menambahkan, jumlah pedagang non esensial yang terdampak atas aturan PPKM darurat ini diperkirakan mencapai seribu lebih penjual.

“Ada seribu lebih pedagang yang terdampak. Tapi kami tetap imbau kepada seluruhnya, agar bisa mentaati aturan PPKM darurat ini demi menekan penyebaran Covid-19 di kabupaten Cianjur,” tandasnya. (dan)