Julukan Cipanas Kota Dolar, Kini Hanya Tinggal Kenangan

SEPI: Jalan nasional di wilayah Cipanas tampak lengang di masa penerapan PPKM mikro darurat saat ini. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Adanya pandemi Covid-19 yang ditambah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat saat ini, begitu berdampak pada perekonomian warga di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di sebuah wilayah yang sempat dijuluki kota Dollar, yakni Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan pantauan di beberapa sudut kota berhawa sejuk itu, hampir 80 persen pertokoan dan sumber ekonomi warga mati karena imbas adanya aturan pemerintah terkait upaya menekan laju penyebaran Covid-19 tersebut.

Meski, masih ada beberapa persen warga yang masih tetap melakukan perekonomian di masa ini dengan harapan tetap bisa menunjang kebutuhan sehari-hari mereka.

Salah seorang tokoh masyarakat di Cipanas, Peno menuturkan, perekonomian warga di masa-masa saat ini sangatlah jauh berbeda ketika kota Cipanas sempat dijuluki sebagai kota Dollar waktu itu.

Karena menurutnya, kejayaan kota Cipanas dulu tentunya ditopang dengan berbagai tatanan serta faktor penunjang yang cukup strategis. Salah satunya sebelum ada tol Cipularang dan kemacetan di beberapa wilayah sebelum wisatawan masuk ke kota Cipanas, Cianjur.

Nah, jika sekarang, pengunjung yang ingin datang ke Cipanas pun sudah terkena imbas dari kemacetan yang ditambah adanya krisis di masa pandemi Covid-19 serta penerapan PPKM darurat saat ini. Sehingga keberadaan kota Dolar pada masanya, kini telah pupus.

“Jelas sangat jauh berbeda. Kalau dulu, kita duduk di pinggir jalan pun kita bisa dapat uang. Soalnya banyak wisatawan yang datang sekedar ingin dibantu mencarikan vila atau penginapan untuk mereka istirahat. Bahkan sebagian juga ingin berwisata ke berbagai tempat di Cipanas Cianjur ini,” tuturnya.

Lebih lanjut menurut Peno yang sekaligus pedagang di Cipanas mengatakan, adanya penerapan aturan kali ini, sangatlah dirugikan. Sebab toko yang ia miliki harus terpaksa tutup, dan otomatis pemasukan bagi pekerja serta dirinya pun tak ada.

“Kalau secara pribadi tentu saya sangat rugi dan mengeluh. Perbandingan dulu dengan sekarang memang sangat luar biasa jauh. Tapi setidaknya pertanyaan saya sebagai warga, kota Cipanas ini mau dibawa kemana? Kalau mau balik lagi ke kota dolar seperti dulu itu kan nggak mungkin. Makanya perlu upaya strategis dari pemerintah,” tuturnya.

Dirinya berharap, penutupan pertokoan non esensial atas adanya kebijakan kali ini tentunya perlu diimbangi dengan kompensasi bagi pelaku usaha yang terdampak aturan tersebut.

“Apakah tak seharusnya ditutup total. Mungkin masih bisa buka tetapi dengan kesepakatan bersama dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sehingga dampak buruk seperti ini tidak begitu terjadi,” ujarnya.

Hal serupa diutarakan pedagang non esensial lainnya di Cipanas. Heri (32) yang keseharian bekerja di salah satu toko elektronik mengatakan, ia sangat kecewa adanya penerapan aturan kali ini. Bahkan menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha.

“Saya kan rumah masih ngontrak. Belum lagi kebutuhan untuk keluarga, istri dan anak. Bagaimana dengan isi perut kami ini,” kata dia.

Bahkan, dirinya meminta kepada pemerintah, agar bisa sedikit melonggarkan kebijakan itu sehingga para pedagang non esensial bisa tetap buka.

“Ya kalau bisa toko kami ini masih tetap buka. Kan gak begitu banyak orang juga kalau jualan elektronik. Paling hanya beberapa orang saja yang datang. Belum tentu juga yang datang itu bakal beli,” ucapnya.

Sementara itu, penerapan PPKM mikro darurat ini masih digalakkan pemerintah. Berdasarkan pengumuman Nomor : 300 / 402 / Sat Pol Pp Dan Damkar / 2021 serta Perbup Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Ditambah surat edaran Bupati Cianjur tanggal 2 Juli 2021 Nomor : 443.1/4558 / KESRA tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Cianjur.

“Jadi mau tidak mau tentu kita harus sama-sama melaksanaan aturan itu. Meskipun di lapangan kita tau, masih ada yang belum menerapkan hal tersebut,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Cianjur, Nana Rukmana belum lama ini. (dan)