Mulai Hari Ini, Kimia Farma Mulai Jual Vaksin

RADARCIANJUR.com Pemerintah mulai membuka akses bagi vaksin berbayar yang bisa dibeli siapa saja. Vaksin tersebut akan dijual oleh Kimia Farma melalui beberapa klinik mulai hari ini (12/7).

Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap orang menyelesaikan dua tahapan vaksinasi sekitar Rp 879.140. Dengan rincian tarif pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp 117.910 per dosis.

Ini adalah bagian dari skema vaksin gotong royong yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021. Peraturan ini adalah perubahan kedua dari mekanisme vaksin gotong royong yang sebelumnya diatur dalam Permenkes Nomor 10 tahun 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, bahwa vaksin gotong royong yang disediakan oleh Kimia Farma ini tidak hanya bisa diakses lewat kolektif atau perusahaan. “Ini juga bisa untuk perorangan,” kata Nadia pada Jawa Pos kemarin (11/7).

Nadia mengatakan bahwa skema vaksin baru ini tidak akan mengganggu proses program vaksinasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Karena jenis vaksin dan sasaran penerima vaksinasi keduanya berbeda. “(mekanisme baru,Red) ini menggunakan vaksin Sinopharm,” jelas Nadia.

Kimia Farma menampik tudingan adanya komersialisasi vaksin seiring dengan adanya vaksinasi gotong royong (VGR) individu. Sekretaris PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno Putro menuturkan, justru vaksin berbayar itu merupakan inisiatif Kimia Farma untuk membantu percepatan program vaksinasi Indonesia. “Tidak ada BUMN atau pun yang lain untuk melakukan komersialisasi,” ujarnya secara virtual, Minggu (11/7).

Hal itu mengingat angka kenaikan kasus positif Covid-19 yang terus menanjak beberapa waktu belakangan. Vaksin berbayar yang dimulai hari ini (12/7) itu dibuka semata-mata untuk perluasan vaksinasi masyarakat yang belum mendapat akses vaksin dan untuk mempercepat herd immunity.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika (KFD) Agus Chandra mengatakan, sejak awal Vaksinasi Gotong Royong menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksinasi pemerintah. “Untuk Vaksinasi Gotong Royong, vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Sedangkan vaksin pemerintah yang disediakan untuk masyarakat menggunakan Sinovac dan Astra Zeneca,” katanya.

Jubir Bio Farma (induk BUMN farmasi) Bambang Heriyanto memastikan, VGR individu akan dilakukan di 6 provinsi dengan kuota 40.000 dosis vaksin Sinopharm. Dia memastikan harga yang ditawarkan telah sesuai dengan aturan yang ada.

BUMN pun terbuka mengenai harga pengadaan dan telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Vaksinasi gotong royong diperluas untuk individu tetap harus selaras dengan program pemerintah,” jelasnya.

Pihaknya menekankan, VGR individu diberikan kepada yang belum mendapat akses dosis pertama dan kedua vaksinasi. Sehingga, VGR individu bukan berfungsi sebagai booster. Sebab, pemerintah pun belum memberikan ketentuan terkait booster. “Jadi bukan datang ke fasyankes lalu minta booster,” jelasnya.

Vaksinasi Covid-19 yang dijalankan oleh Kimia Farma bisa diakses masyarakat melalui tiga cara. Yaitu melalui aplikasi Kimia Farma Mobile, website www.kimiafarmaapotek.co.id, dan call center 1-500-255. Tetapi sampai tadi malam di ketiga akses tersebut, belum muncul layanan pendaftaran vaksinasi Covid-19 individual berbayar.

Saat coba menghubungi call center tidak tersambung dengan bagian pendaftara. Kemudian di alikasi Kimia Farma Mobile belum ada menu untuk pendaftaran vaksinasi Covid-19 individual berbayar. Begitupun di website www.kimiafarmaapotek.co.id hanya ada keterangan menu Vaksinasi Gotong Royong Individu. Tetapi saat diklik keterangan halaman diproteksi dan wajib memasukkan password.

Dengan sulitnya akses mendaftar vaksinasi Covid-19 berbayar tersebut, maka belum bisa diketahui ketersediaan layanannya. Seperti diketahui di tahap awal layanan vaksinasi Covid-19 berbayar hanya dibuka di dua titik. Yaitu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat dan Kimia Farma Pulogadung, Jakarta Timur. Berikutnya menyusul di Kimia Farma Blok M Jakarta, Kimia Farma Supratman, Bandung, dan lainnya.

Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditma menyampaikan saran ketika Kimia Farma benar-benar membuka layanan vaksinasi Covid-19 secara individual dan berbayar. ’’Akan lebih baik kalau di apotek itu tersedia dua pilihan,’’ katanya kemarin.

Kedua pilihan itu adalah vaksin Covid-19 yang gratis yaitu Sinovac dan AstraZeneca (AZ). Vaksin gratis ini tersedia untuk siapapun yang datang ke apotek. Kemudian apotek juga menyediakan vaksin Covid-19 yang berbayar. Vaksin yang berbayar itu disediakan bagi masyarakat yang menginginkan vaksin merek Sinopharm. Tjandra mengatakan untuk sekarang vaksin Covid-19 yang berbayar masih tersedia merek Sinopharm.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, komisinya tidak pernah tahu soal rencana vaksin gotong royong individual atau vaksin berbayar. Sebab, pemerintah tidak pernah menyampaikan kebijakan itu kepada KomisI IX.

Menurut dia, perubahan Permenkes juga tidak pernah disampaikan kepada komisi yang membidangi masalah kesehatan itu. “Perubahan Permenkes tidak perlu didiskusikan dengan DPR,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Legislator asal Dapil Jawa Timur III itu menegaskan bahwa vaksin berbayar itu jelas bertentangan dan bertentangan dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden telah menggratiskan vaksin untuk rakyat.

Untuk itu, Ninik, sapaan Nihayatul Wafiroh meminta agar vaksinasi gotong royong individual dibatalkan. “Jangan hanya ditunda pelaksanaannya, tapi harus dibatalkan,” perempuan kelahiran Banyuwangi itu saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurutnya, dirinya sudah bertanya tentang vaksin berbayar di grup WA antara Komisi IX dengan Kemenkes. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban. Pihaknya pun berencana akan memanggil Kemenkes. “Secara formal kami akan meminta penjelasan kepada Kemenkes,” tandasnya. (lum)

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga menyebutkan bahwa komisinya belum mendengar atau membahas hal tersebut. Yang mereka tahu hanya bahwa vaksin gotong royong diperuntukkan bagi perusahaan dengan banyak pekerja sehingga tidak dijual ke perseorangan.

Saleh sendiri mengaku baru mendengar dari media, sebab belum pernah ada pembahasan tersebut di forum rapat resmi. “Makanya, kami juga heran. Di grup anggota Komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan,” jelas Saleh kemarin.

Dia pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan kebijakan vaksin berbayar ini. Karena menurutnya, sejak awal pemberian vaksin sudah ditargetkan gratis bagi seluruh warga, tanpa dipungut biaya. Jika dijual, artinya akan menciptakan harga pasar dan bisa dijual secara bebas. Saleh khawatir jika hal ini malah menimbulkan komersialisasi.

Selain itu, Saleh juga mengkhawatirkan mekanisme pemberian vaksin berbayar tersebut. Jika vaksin gratis, penerima masih bisa diawasi dan apabila timbul kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), yang bersangkutan bisa segera ditangani. “Apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi, bagaimana koordinasinya dengan komnas atau komda KIPI,” lanjutnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 untuk para tenaga kesehatan menggunakan Vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Sebanyak tiga juta lebih vaksin Moderna siap pakai sudah tiba di Indonesia kemarin.

’’Vaksin Moderna sama juga seperti vaksin mRNA lainnya. Merupakan vaksin dengan efikasi yang tinggi yan gsudah terbukti cukup ampuh digunakan di AS,’’ kata Budi. Dia menjelaskan vaksin Moderna itu terbukti menekan laju penularan Covid-19. Selain itu untuk suntikan dosis ketiga para tenaga kesehatan, vaksin Moderna juga untuk suntikan pertama dan kedua masyarakat Indonesia secara umum.

Dia menjelaskan pada semester kedua 2021 akan tiba sebanyak 290 juta pasikan vaksin Covid-19. Vaksin ini harus disuntikan dalam tempo enam bulan. Dengan kata lain laju penyuntikannya jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Secara khusus Budi juga menyampaikan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia berjalan cukup cepat. Telah mencapai 52 juta suntikan dosis. Dia berharap target suntikan untuk 181,5 juta rakyat Indonesia bisa cepat diselesaikan.

’’Sepuluh juga pertama kita capai dalam waktu delapan minggu. Sepuluh juga berikutnya dalam waktu empat minggu,’’ tuturnya. Kemudian sepuluh juta yang terakhir, dicapai dalam waktu dua belas hari saja. Sehingga terjadi percepatan kegiatan vaksinasi Covid-19 di lapangan.

Dia juga mengatakan sejumlah daerah seperti Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta telah memberikan suntikan vaksin dosis pertama kepada lebih dari 50 persen masyarakat di daerahnya. Menurutnya, pencapaian tersebut bisa dibandingkan dengan negara-negara maju.(mg/jpc)