Imbas Aturan PPKM Darurat, Seribu Kios Non Esensial di Pasar Cipanas Mati Suri

PPKM : Salah satu sudut pertokoan non esensial di pasar rakyat Cipanas yang sudah sepekan ini tutup sementara karena aturan PPKM mikro darurat. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Imbas pandemi Covid-19 yang ditambah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat saat ini, turut menyeret para pelaku usaha non esensial.

Seperti yang terpantau di kawasan pasar rakyat Cipanas, Kabupaten Cianjur, hampir seribu kios lebih pedagang non esensial di sana, ‘bak’ mati suri.

Mereka terpaksa menutup kios dagangannya karena harus mentaati aturan pemerintah tersebut, hingga akhirnya tak bisa mengais rezeki di lapaknya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

“Iya kang ada seribu lebih kios non esensial di pasar Cipanas ini yang tak bisa berjualan dan harus menutup lapaknya karena telah ada ketentuan penerapan aturan PPKM mikro darurat di kabupaten Cianjur,” ujar Kepala UPTD Pasar Cipanas, Heru Haerul Hakim kepada radarcianjur.com.

Adanya hal tersebut, pihak UPTD pun tak bisa berbuah lebih dalam membantu para pedagang yang sudah sepekan ini harus tutup. Tetapi, ia telah menyarankan kepada pelaku usaha non esensial tersebut supaya tetap berjualan melalui aplikasi jual beli yang telah disediakan pengelola pasar.

“Solusi yang telah kami berikan salah satunya adalah dengan mengajak para pedagang non esensial itu berjualan secara online di aplikasi ‘Pasar Cipanas’,” kata dia.

Selain itu, lanjut Heru, pihak UPTD telah melayangkan surat keringanan kepada sejumlah instansi terkait, agar bisa diberi kebijakan bagi para pedagang yang saat ini terdampak aturan PPKM darurat.

“Kami juga telah membuat surat dan memberikannya kepada sejumlah instansi seperti bank dan PLN, agar diberi keringanan dalam beban yang masih ada dari pedagang yang terdampak,” tukasnya.

Salah seorang pedagang pakaian di Pasar Cipanas, Enung (38) mengaku, adanya penerapan PPKM ini tentunya sangat merugikan para pedagang non esensial. Karena jelas, tak akan ada pendapatan yang masuk bagi kebutuhan sehari-hari.

“Sudah mah pembelinya sangat jarang, ditambah kini harus tutup, jelas sangat rugi lah kang,” ujarnya.

Ia berharap, penerapan kebijakan pemerintah seperti ini tentu mesti diimbangi dengan solusi kepada masyarakat terutama yang mengharap dari berjualan yang kini harus ditutup.

“Kalau kami para pedagang minimal ada solusi dari dampak seperti ini. Jangan hanya ada penerapan aturan, tapi tak diimbangi dengan kompensasi ketika usaha kita sedang sulit,” tandasnya. (dan)