Bantuan PPKM Darurat Jangan Ada Pemotongan. Komisi D: Akan Kita Awasi!

ILUSTRASI Gedung DPRD Cianjur. (Istimewa)

RADARCIANJUR.com- Di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat, banyak masyarakat di Jawa-Bali turut terdampak, khususnya dari segi ekonomi. Sehingga, pemerintah daerah di dua pulau tersebut berkewajiban menyalurkan bantuan tunai.

Meski demikian, pemerintah daerah harus tegas dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi pemotongan oleh beberapa oknum, terlebih di saat kondisi yang sulit ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur mewanti-wanti agar bantuan sosial Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak dipotong.

Mengingat, beberapa waktu lalu ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM Mikro, penyaluran bantuan sosial menuai persoalan. Mulai dari tidak tepat sasaran sampai pemotongan.

Ketua Komisi D DPRD Cianjur, Sahli Saidi mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi penyaluran bantuan sosial. Terlebih terhadap keluhan masyarakat.

“Apabila bantuan PPKM Darurat salah sasaran bisa melaporkan ke komisi nanti untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, anggaran bantuan sosial PPKM Darurat yang turun ke masyarakat tidak boleh dipotong. Masyarakat bisa melapor jika mendapati temuan tersebut.

“Anggaran bantuan PPKM yang turun ke masyarakat tidak boleh dipotong sepeser pun dan kalau ada yang merasa dipotong silakan melapor dan membawa bukti penerimanya berapa yang dipotong sama desa ke masyarakat yang menerima bantuan PPKM,” tegasnya.

Selain itu, Sahli memperingatkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, memotong anggaran bantuan akan diproses pihak berwajib.

“Desa yang memotong anggaran PPKM akan diproses oleh pihak yang berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan,” tutupnya.

(kim)