Vaksin Berbayar Tunggu Juklak dari Kemenkes

RADARCIANJUR.Com  Program vaksinasi berbayar yang dikemas dengan nama vaksinasi gotong royong dipastikan terus berjalan. Namun, implementasinya menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) yang kini disusun Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

’’Ini (vaksinasi berbayar, Red) untuk mempercepat cakupan vaksinasi Covid-19, tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program pemerintah,’’ kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi kemarin (13/7). Nadia menekankan bahwa vaksinasi gotong royong untuk individu itu tidak mengganggu program pemerintah. Sebab, vaksin yang digunakan berbeda. Begitu juga fasilitas kesehatan yang melayani.

Nadia menegaskan, Kemenkes saat ini menggodok petunjuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Karena itu, Nadia meminta dinas kesehatan pemda menunda pemberian izin kepada fasilitas kesehatan yang akan menyelenggarakan vaksinasi gotong royong individu. Jika payung hukumnya sudah siap, Nadia berpesan agar pelaksanaan vaksinasi mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai memicu terjadinya kerumunan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR mengatakan, vaksinasi gotong royong awalnya merespons anggapan vaksinasi pemerintah yang tidak cepat. Dia juga menegaskan bahwa vaksinasi itu termasuk business-to-business. ’’Kami tidak terlibat,’’ katanya.

Sementara itu, kalangan pengusaha memastikan kesiapannya untuk mendukung vaksinasi gotong royong. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, kedatangan vaksin gotong royong menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi. ’’Prinsipnya, Kadin senantiasa mendukung upaya dan program pemerintah yang bertujuan agar kita semua dapat segera lepas dari pandemi ini,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, pada vaksinasi gotong royong, Kadin mendapat kesempatan bekerja sama dengan Kemenkes, Kementerian BUMN, Bio Farma, dan Kimia Farma. Hal itu diharapkan bisa mendorong percepatan vaksinasi melalui perusahaan dan badan usaha. ’’Tujuannya, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, khususnya di lingkungan kerja, dan merata di seluruh Indonesia dengan membiayai pembelian vaksin bagi para karyawan dan keluarga karyawan,’’ jelas Shinta.

Pada bagian lain, Wakil Direktur Utama PT Samator Group Rachmat Harsono mengatakan, pihaknya sedang melakukan vaksinasi kepada karyawan secara bertahap. Saat ini sekitar 30 persen dari total karyawan sudah mendapatkan vaksin Covid-19. ’’Memang belum semua karena perusahaan tersebar di 28 provinsi,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menambahkan, perusahaan memang sudah mendaftar program vaksinasi gotong royong. Sembari menunggu vaksinasi, pihaknya terus menerapkan protokol kesehatan di lingkup perusahaan untuk mencegah klaster baru.(mg/jpc)