Kejar Target, Vaksinasi Door-to-Door

RADARCIANJUR.com Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi Covid-19. Kemarin (14/7) Badan Intelijen Negara (BIN) meluncurkan vaksinasi bagi pelajar dan vaksinasi door-to-door. Sasarannya 49 ribu peserta. Peluncuran tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi agar herd immunity segera tercapai,” ucap Jokowi. Dengan demikian, diharapkan penularan Covid-19 bisa ditekan.

“Saya kira program door-to-door ini bagus sekali,’’ lanjut Jokowi.

Dia berharap para ketua RT berperan melakukan persuasi agar warga mau mengikuti vaksinasi. Dia juga meminta vaksinasi untuk pelajar dilaksanakan serentak. Setelah siswa divaksin, guru dan tenaga kependidikan juga dicek. ’’Jangan sampai ada yang terlewat vaksinasinya,’’ ungkapnya.

Kepala BIN Budi Gunawan menuturkan, vaksinasi untuk pelajar dan door-to-door akan dilaksanakan di 14 provinsi. ’’Ada 15 kabupaten-kota dan 32 titik,’’ ujarnya. Vaksinasi door-to-door tersebut, menurut Budi, diilhami dari berbagai negara. Cocok diterapkan di Indonesia karena ada sebagian orang yang takut keluar rumah atau tidak ada akses untuk vaksin.

Kabar lain, Indonesia akan kedatangan 50 juta dosis vaksin Covid-19 dari Pfizer. Kementerian Kesehatan dengan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE sepakat bekerja sama untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer yang diberi nama BNT 162b2. ’’Bertambahnya stok vaksin 50 juta dosis merek Pfizer diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Indonesia,’’ kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Vaksin itu digunakan setelah mendapat izin edar atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM. BioNTech merupakan pemegang izin edar di Uni Eropa. Perusahaan tersebut juga pemegang otorisasi penggunaan dalam kondisi darurat di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara lain.

Vaksin Gotong Royong

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, salah satu kendala eksekusi vaksin gotong royong adalah pendataan peserta. Sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pekerjanya telah menerima vaksin Covid-19 gratis. Padahal, penerima vaksin gotong royong tidak boleh tumpang-tindih dengan skema program pemerintah itu.

’’Saya lihat banyak perusahaan ingin vaksinasi yang cepat. Jadi, mereka mendaftar di keduanya. Padahal, saat verifikasi tidak boleh ikut vaksinasi gotong royong jika sudah mengikuti skema program pemerintah,” jelas Shinta

Kadin mencatat, sudah ada 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang yang terdaftar sebagai peserta vaksinasi gotong royong.

Sementara itu, KPK tidak mendukung pola vaksinasi gotong royong (GR) melalui Kimia Farma. Sebab, pola tersebut memiliki efektivitas yang rendah dan tata kelola berisiko tinggi. Sebelum vaksinasi berbayar dilaksanakan, KPK menyarankan agar Kemenkes memiliki data peserta dengan berbasis pada data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, serta lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi.