Pandemi Covid-19, ASN Cianjur Harus Sisihkan Gaji

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

RADARCIANJUR.com -Selama berlangsungnya pendemi Covid-19, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cianjur tidak ada pemotongan.

Namun ASN dan PNS diwajibkan untuk menyisihkan 2,5 persen pendapatannya untuk berbagi terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dan PPKM Mikro Darurat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah terkait pemotongan gaji PNS dan ASN. “Nah ini kita baru diskusikan. Bukan di potong, tetapi kan biasanya setiap bulan itu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disedekahkan,” katanya.

Cecep menuturkan, bahwa pihaknya akan melakukan rapat dengan para ASN, agar gaji bulanan yang disisipkan itu dialokasikan untuk membantu penanganan masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Standarnya 2,5 persen. Itu kan wajib. Nanti kami sampaikan ke kawan-kawan, ini adalah waktunya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung, baik secara ekonomi maupun kesehatan,” tuturnya.

Saat ini menurut Cecep, jumlah ASN di Kabupaten Cianjur mencapai 12.000, yang kebanyakan berada di tenaga pendidik. Ia pun mengimbau masyarakat Cianjur agar selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Kami berharap Covid-19 segera berakhir, karena itu seluruh masyarakat kuncinya harus disiplin di berbagai aspek. Sehingga dengan menerapkan disiplin yang ketat, mudah-mudahan dampaknya akan bagus dan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib mengatakan, total ASN per Juli 2021 ada sebanyak 12.219. “Total ASN per Juli 2021 sebanyak 12.219. PNS sebanyak 10.888, dan PPPK sebanyak 1.331,” ujarnya.

Budi menambahkan, untuk besaran gaji PNS mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke 18 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.

“Kalau untuk PPPK, dasarnya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” pungkasnya.(byu)