Penyekatan di Lampung, Jawa, dan Bali Bertambah Menjadi 1.065 Titik

RADARCIANJUR.com Potensi peningkatan mobilitas masyarakat saat Hari Raya Idul Adha diantisipasi. Titik penyekatan ditambah. Dari 651 titik menjadi 1.065 titik yang tersebar di Lampung, Pulau Jawa, dan Bali.

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menjelaskan, penambahan titik penyekatan tersebut seiring dengan libur Hari Raya Idul Adha saat penerapan PPKM darurat. Titik penyekatan terbanyak berada di Jawa Barat, yakni 353 lokasi.

Diikuti Jawa Tengah (271 titik) dan Jawa Timur (204 titik). Titik penyekatan lainnya, 100 lokasi di Jakarta dan 45 titik di Bali. Daerah lain yang juga memberlakukan penyekatan adalah Jogjakarta, Lampung, dan Banten. Ke-1.065 titik penyekatan meliputi jalan tol, jalan arteri, dan pelabuhan. ”Penyekatannya jadi lebih ketat,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual kemarin (14/7).

Dia menegaskan, yang diberlakukan bukan penutupan akses, melainkan pembatasan mobilitas. Sebab, transportasi untuk sektor esensial dan kritikal masih diperbolehkan melintas. ”Truk dan bus sektor esensial masih bisa berjalan,” katanya.

Namun, tetap ada syarat perjalanan yang harus dipenuhi. Yaitu, dokumen surat tugas, surat tanda registrasi pekerja (STRP), kartu vaksinasi setidaknya satu kali suntikan vaksin, dan hasil tes PCR atau swab antigen. ”Sesuai dengan surat edaran Satgas Covid-19 dan peraturan menteri perhubungan,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menuturkan bahwa pihaknya mendukung langkah penutupan jalan tol oleh Polri tersebut. Rencana itu sudah melalui koordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. ”Menteri PUPR telah memberikan izin kepada kepolisian untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan,” kata Hedy kepada Jawa Pos kemarin.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyatakan, kebijakan pembatasan dan penyekatan arus lalu lintas sepenuhnya merupakan diskresi kepolisian. Jasa Marga, kata dia, sebatas mendukung pelaksanaan dengan mempersiapkan petugas. ”Jasa Marga membantu mengatur lalu lintas dan perambuan menjelang lokasi pembatasan atau penyekatan arus lalu lintas. Juga, melakukan sosialisasi melalui variable message sign (VMS) dan berbagai media lainnya,” jelas Heru.

Perjalanan di Jawa-Bali mulai diperketat dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru, yakni SE Nomor 49 Tahun 2021. Dalam perubahan aturan tersebut, perjalanan dalam wilayah perkotaan atau aglomerasi saat ini hanya diperbolehkan untuk karyawan yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal. ”Apa yang kritikal dan esensial sudah disebut dalam instruksi Mendagri,” jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Untuk wilayah DKI Jakarta, kata dia, pengguna jalan diwajibkan menunjukkan STRP. Sementara itu, karyawan dari wilayah selain DKI Jakarta harus memiliki surat tugas dari pimpinan atau pejabat tinggi minimal setingkat eselon II dengan cap basah dan tanda tangan atau tanda tangan elektronik.

Di sisi lain, PBNU telah mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan bagi warga NU di zona PPKM darurat dan zona merah untuk tidak mengadakan salat Idul Adha 1442 H secara berjamaah di masjid atau lapangan. Ibadah di masjid atau lapangan bisa dilakukan bagi mereka yang berada di zona hijau atau aman dari Covid-19, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Selain itu, PBNU mengimbau warga NU mendonasikan dana yang semula ditujukan untuk membeli hewan kurban. Dana tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak buruk di masyarakat, khususnya munculnya masalah ekonomi.

Di bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian khusus bagi kelompok masyarakat yang secara tidak langsung terkena dampak ekonomi pada masa PPKM darurat. Salah satunya, para ulama. Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubalig, dan pembina agama di lapisan paling bawah.

Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian bantuan sosial berupa insentif kedaruratan. ”Itu nanti kami laporkan terlebih dahulu ke bapak presiden tentang usulan dari MUI ini,” ujarnya.(mg/jpc)