PPKM Darurat Mesti Seimbang Dengan Rakyat

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Sadar Muslihat. Foto: Dadan Suherman/ Radar Cianjur

RADARCIANJUR.com – Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa barat Fraksi PKS, Sadar Muslihat menilai, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang digalakkan pemerintah saat ini, eloknya bisa seimbang dengan dampak yang terjadi pada rakyat.

Meskipun, menurut Sadar, adanya aturan tersebut tentu merupakan upaya atau ikhtiar bersama pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19 di negeri ini.

“Iya kalau pemerintah menerapkan undang-undang tentang kekarantinaan akibat Covid-19, tentunya harus bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi kan yang digunakan pemerintah kali ini yakni PPKM, bukan karantina,” kata salah seorang tokoh PKS Jawa barat itu, Kamis (15/7).

Namun begitu, lanjutnya, karena diduga anggaran pemerintah yang memang terbatas, menjadikan salah satu dilema pemerintah bagi rakyatnya dalam penanganan dampak pandemi ini.

“Meskipun memang yang dirasakan dari sisi imbas itu tentunya bakal terjadi kepada masyarakat kecil di saat penerapan PPKM ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Sadar menyebut, beberapa penanganan tentang pandemi Covid dari pemerintah pun saat ini dinilai masih ada yang belum tepat sasaran. Salah satunya terkait dengan sejumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih imbas PPKM darurat kini.

“Kita juga dapat informasi terkait bantuan PPKM darurat ini, bahwa masih diberikan di tingkat kabupaten, khususnya di wilayah Cianjur. Tapi dengan bantuan itupun tentunya belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih masih ada yang belum tepat sasaran,” kata dia.

Selain itu, Sadar berpesan kepada pemerintah khususnya di Jawa barat, bahwa dengan adanya dampak daripada PPKM darurat ini, mesti menjadi pemikiran semua instansi terlebih pada pemerintah di masing-masing daerah.

“Maka Pemda pun tentunya harus bisa menyampaikan keluhan masyarakat ini kepada pemerintah pusat. Karena anggaran dari pemerintah daerah kan mungkin sudah terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi ini,” imbuhnya.

Terlebih, tambah Sadar, ekonomi di masyarakat pun sangat jelas imbas PPKM Darurat ini. Apalagi terhadap para pelaku usaha mikro yang memang notabene hanya mampu memenuhi kebutuhan harian saja.

“Makanya jelas harus ada keseimbangan antara penerapan aturan dan juga dampak terhadap masyarakat. Sehingga kebutuhan rakyat dan psikologis rakyat bisa tetap terjaga,” kata Sadar.

Selain itu, dia juga berharap bahwa pemerintah pusat bisa terus mendorong dan membatu pemerintah daerah. Jangan sampai melepaskan begitu saja. Sebab, lanjutnya, keterbatasan anggaran di Pemda untuk penanganan pandemi Covid-19, tentunya tidak akan selamanya ada.

“Masyarakat itu sebetulnya sudah lelah menghadapi pandemi Covid hingga saat ini. Jangan sampai menambah tekanan lain bagi rakyat, karena imbas aturan yang dinilai tidak seimbang,” pungkasnya. (dan)